Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 108
Menindaklanjuti arahan Yana tersebut, Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifudin meminta
Forkom SP/SB memberikan data perusahaan yang terindikasi melanggar. Selanjutnya, pihaknya
akan sidak ke perusahaan tersebut.
"Tadi yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja dan buruh kira-kira perusahaan mana
yang melanggar. Sehingga kami bisa sidak ke sana dan betul-betul menemukan pelanggaran.
Kita akan cegah agar tidak sampai melanggar," terang Arief.
Sementara itu, perwakilan dari Forkom SP/SB Kota Bandung, Hermawan mengatakan, kondisi
buruh yang terdampak selama pandemi Covid-19 semakin memprihatinkan. Ditambah lagi,
banyak kebijakan perusahaan yang tidak berpihak kepada para pekerja.
"Semakin hari semakin ngeri kondisi di lapangan. Ada beberapa pengusaha yang nakal dengan
ugal-ugalan menerapkan kebijakan semaunya. Dia merumahkan buruhnya tanpa dibayar
upahnya dan tanpa batas waktu. Kemudian kalau ada yang positif ketika masuk harus bayar
antigen atau PCR dengan biaya sendiri," ungkap Hermawan.
Menurutnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak juga kian sporadis. Hingga kini ada
sekitar 5.000an buruh yang tengah memperjuangkan hak pesangonnya. "Sekarang kita bingung
aturan tiap minggu berubah, PPKM instruksi menteri berubah-ubah. Sehingga ini dimanfaatkan
pengusaha berlindung di balik PPKM dan sebagainya," ungkapnya.
Di tengah beragam persoalan tersebut Hermawan tetap bersyukur karena Pemkot Bandung
selalu responsif menerima aspirasi para buruh.
Dia berharap Pemkot Bandung bisa berbuat banyak untuk ikut meringankan masalah buruh.
"Kalau membawa hawa nafsu, kita bisa aksi besar-besaran. Tapi kami berpikir panjang karena
komunikasi dengan Pemkot Bandung baik," tuturnya.
"Jadi kita tidak perlu demo. Karena kalau demo juga sama saja, ujungnya audiensi seperti ini,"
imbuhnya. (asp)**
107
