Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 104
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210804/12/1425988/ekonom-
anggaran-pen-bisa-direalokasi-agar-bantuan-subsidi-upah-bsu-
maksimal
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-08-04 22:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Mohammad Faisal (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)) Kalau melihat
anggaran PEN yang besar, dan pemerintah fokus, banyak pos-pos yang bisa dipindahkan alokasi
anggarannya untuk bantuan subsidi upah. Harusnya, penyaluran subisidi upah kepada seluruh
pekerja masih bisa dilakukan
Ringkasan
Penambahan dana bantuan subsidi upah (BSU) dinilai tidak berisiko risiko bagi pengelolaan
anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Mengingat adanya daerah basis industri yang
menerapkan PPKM level 3-4 yang tidak terdaftar, pemerintah bisa mengalokasi anggaran di
beberapa pos yang tidak urgen untuk saat ini.
EKONOM: ANGGARAN PEN BISA DIREALOKASI AGAR BANTUAN SUBSIDI UPAH
(BSU) MAKSIMAL
Penambahan dana bantuan subsidi upah (BSU) dinilai tidak berisiko risiko bagi pengelolaan
anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Mengingat adanya daerah basis industri yang menerapkan PPKM level 3-4 yang tidak terdaftar,
pemerintah bisa mengalokasi anggaran di beberapa pos yang tidak urgen untuk saat ini.
Dalam lampiran Permenaker No. 16/2021 tentang bantuan subsidi upah, terdapat wilayah yang
tidak mendapatkan BSU. Misalnya, di Provinsi Sumatera Utara hanya Kota Medan dan Sibolga,
sedangkan 22 daerah basis industri lainnya yang ditetapkan dalam PPKM Level 3 tidak terdaftar.
Sementara Di Nusa Tenggara Barat, daerah level 3 di tidak masuk dalam lampiran sebagai
daerah penerima BSU, demikian juga dengan Kota Bitung yang masuk level 4 di Sulawesi Utara
tetapi tidak masuk sebagai daerah penerima BSU.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah bisa
memindahkan alokasi anggaran di sejumlah pos yang dinilai tidak begitu urgen saat ini untuk
103
