Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 103
Rokan yang diatur dalam Pasal 141 PKB. Blok Rokan yang dikelola CPI, akan berakhir pada
tanggal 8 Agustus 2021 dimana Pasal 141 PKB tersebut menjadi Landasan Hukum CPI untuk
melakukan kesepakatan PHK kepada seluruh Pekerja CPI yang saat ini bekerja di Blok Rokan.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Persetujuan Bersama (PB) untuk PHK kepada Pekerja
CPI lainnya sudah disepakati dan tinggal menunggu pelaksanaan serta pembayaran manfaat
PHK nya saja,” tulis surat pada poin tujuh (7).
Dalam surat itu juga, serikat pekerja menyoroti adanya dugaan pelanggaran PKB lain menyusul
tidak dipenuhinya hak-hak mereka sebagai pekerja seperti yang tertuang dalam PKB Pasal 3 ayat
(2), Pasal 111 ayat (5) dan Pasal 113 huruf (a) terkait penerimaan hak dan fasilitas.
“Status saya sampai saat ini masih merupakan karyawan CPI berdasarkan PKB Pasal 125 ayat 1.
Namun saat ini, saya tidak lagi menerima gaji, dan bahkan saya beberapa kali dikirim surat untuk
meninggalkan rumah,” aku Yuli Triono, yang telah bekerja selama 21 tahun di CPI, dikutip Rabu
(04/08/2021).
Sementara itu, Ketua Umum SPNC Ruslan Husin menekankan permasalahan itu seharusnya
dapat diselesaikan secara bipartit tanpa perlu mengusulkan PHK. Ruslan Husin juga menyoroti
unit kerja Human Resources Industrial Relations (HRIR) CPI yang dinilai tidak menjalankan
fungsinya dengan baik sebagai pembina serta menjalin hubungan industrial yang harmonis
antara perusahaan dengan pekerja.
"PKB kami buat dengan sangat jelas dan tanpa perlu penafsiran apa pun. Seharusnya HRIR
menjalankan proses pembinaan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan tertulis
sebagaimana ketentuan perundangan. Kami mencatat, banyak sekali pelanggaran PKB yang
telah terjadi menyangkut hak pekerja," kata Ruslan Husin.
Sementara itu, Manager Corporate Communication PT Chevron Pacific Indonesia Sonitha
Poernomo menyatakan, pihaknya dalam menjalankan operasi selalu mematuhi peraturan dan
undang-undang yang berlaku, tidak terbatas dalam dalam penanganan PHK melainkan juga
terhadap faktor lain terkait PHK itu sendiri.
Menurut Sonitha, hubungan kerja PT CPI dan karyawannya diatur oleh dan tunduk pada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah
disepakati PT CPI dengan serikat pekerja selaku perwakilan karyawan.
"PT CPI menghormati hak setiap karyawan untuk menyampaikan pendapat, kami juga
menghormati keputusan yang ditetapkan lembaga peradilan Republik Indonesia," kata Sonitha.
Sonitha, menambahkan, Mahkamah Agung telah memutuskan mengabulkan permohonan PHK
PT CPI terhadap dua orang pegawai, yaitu YT dan NOF. Pengajuan permohonan PHK CPI
terhadap dua orang pegawai lainnya (ROF dan AB) juga telah disetujui oleh Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI) Pekanbaru. Atas putusan PHI Pekanbaru dimaksud, mereka
mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
"Merupakan komitmen dan kewajiban PT CPI untuk menegakkan aturan dan disiplin Perusahaan
dengan tujuan menjaga nilai-nilai dan kinerja perusahaan serta untuk membangun hubungan
ketenagakerjaan yang konstruktif," tandas Sonitha.
Judul Ekonom: Anggaran PEN Bisa Direalokasi agar Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Maksimal
Nama Media bisnis.com
102
