Page 132 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 132
Ringkasan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas merespon tudingan sejumlah pihak
yang mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja cacat secara hukum. Terkait adanya
perubahan jumlah halaman di dalam naskah UU Cipta Kerja, Supratman mengatakan hal itu
terjadi lantaran adanya undang-undang eksisting, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang telah disepakati dalam Keputusan panitia kerja (panja) namun belum
dimasukan ke dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada rapat paripurna, Senin, 5 Oktober
2020 lalu.
KETUA BALEG RESPON TUDINGAN UU CIPTA KERJA CACAT FORMIL
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas merespon tudingan sejumlah pihak
yang mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja cacat secara hukum. Terkait adanya
perubahan jumlah halaman di dalam naskah UU Cipta Kerja, Supratman mengatakan hal itu
terjadi lantaran adanya undang-undang eksisting, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang telah disepakati dalam Keputusan panitia kerja (panja) namun belum
dimasukan ke dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada rapat paripurna, Senin, 5 Oktober
2020 lalu.
"Terkait dengan klaster ketenagakerjaan, terkait dengan ayat yang di pasal 79 dan itu di pasal
88 A dan juga pasal 154, sebenarnya itu tidak mengubah substansi, karena itu keputusan panja
mengembalikan kepada undang-undang eksisting jadi ketentuan pasal 161 sampai dengan pasal
172 undang-undang 13 (2003) di tingkat panja itu, itu kita putuskan kembali ke eksisting," kata
Supratman ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).
"Sementara pada saat dilakukan editing di dalam itu ternyata disimplifikasi, nah akhirnya kita
kembalikan ke posisinya bahwa semua ketentuan pasal 161 sampai dengan pasal 172 itu
dicantumkan di dalam pasal 154 Undang-Undang Cipta Kerja," katanya menambahkan.
Dirinya mengklaim bahwa hal tersebut tidak dipersoalkan di dalam aturan pembentukan undang-
undang sebagaimana diatur di dalam UU 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Menurutnya undang-undang dikatakan cacat formil apabila DPR
memasukan pasal yang bukan merupakan keputusan di dalam panja.
"Seharusnya tidak (melanggar aturan). karena memang keputusan panja itu-lah yang harus
disahkan," ucapnya.
Selain itu dirinya juga mempertanyakan adanya draf sebanyak 1.035 halaman yang beredar di
publik. Supratman mengungkapkan bahwa baleg tak pernah mengeluarkan draf UU Cipta Kerja
yang jumlah halamannya 1.035 ke publik.
"Kalau soal draf yang beredar, yang edarin siapa? kan yang edarin siapa? yang kedua, bagi
baleg, kita nggak pernah mengedarkan ada yang 1.035 halaman, atau yang lain-lain, sama sekali
nggak pernah," ujarnya.
Sebelumnya Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai, UU Cipta Kerja memiliki kecacatan
baik secara formil maupun materiil. Dia mengatakan, proses pembentukan RUU Cipta Kerja
selama ini berlangsung cepat, tertutup dan minim partisipasi publik. Dalam penyusunannya,
publik kesulitan memberikan masukan karena akses ke draf RUU Cipta Kerja tertutup.
Akses publik terhadap dokumen RUU Cipta Kerja baru tersedia setelah selesai dirancang
pemerintah dan diserahkan ke DPR. Bahkan, Oce mengingatkan, DPR dan pemerintah
melanjutkan pembahasan RUU di tengah tengah pandemi Covid-19. "RUU Cipta Kerja
131
