Page 200 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

pekerja, kalangan pengusaha, praktisi, akademisi, dan lembaga lain, seperti International Labour
Organization (ILO).
"Hati saya bersama mereka yang saat ini masih bekerja, dan mereka yang saat masih
menganggur," katanya, dalam Forum Pemimpin Redaksi (Pemred), di Jakarta, Senin
(12/10/2020).

Ida menyebut, pertemuan dengan para pemangku kepentingan di klaster Ketenagakerjaan
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sudah dilakukan 64 kali, diantaranya 2 kali rapat kerja, 56 kali
rapat panitia kerja (panja), dan 6 kali rapat tim perumus dan tim sinkronisasi.

"Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dilakukan oleh panja secara intensif, dengan
tetap menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Itu dimulai tanggal 20 April 2020.
Semua pemangku kepentingan saya ajak, utamanya pada klaster ketenagakerjaan. Rumusan
klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja merupakan intisari dari hasil kajian
ahli, DGD, rembug Tripartit (Pemerintah, Buruh dan Pengusaha). Saya jamin semuanya ikut
membahas, " katanya.

Ida menambahkan, UU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjawab tantangan terbesar, yaitu
mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja di Indonesia. Setiap tahun, ada sekitar 2,9
juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan
kerja baru sangat mendesak.

Apalagi di tengah pandemi ini, lanjut Menaker, ada sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta
pekerja terdampak pandemi Covid-19. Banyak dari pengangguran ini merupakan angkatan kerja
generasi muda.

"UU Cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para
pencari kerja, serta para pengangguran. Lihat angka-angkanya, lihat kondisi kita saat pandemi
ini. Bantu saya menyalakan lilin, karena kita bisa," ujarnya.
Pada bagian lain, Ida menjelaskan, 87 persen dari total penduduk Indonesia, bekerja dengan
tingkat pendidikan SMA ke bawah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 persen berpendidikan SD.

Hal inilah salah satu yang menyebabkan produktivitas Indonesia tertinggal dibanding beberapa
negara lainnya.

Menjawab beberapa pertanyaan langsung dan detil dari Forum Pemred, Ida memastikan, UU
Cipta Kerja diperlukan untuk menyederhakan dan memangkas regulasi yang menghambat
penciptaan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, UU ini juga merupakan instrumen untuk peningkatan
efektifitas birokrasi dan selaras dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

199