Page 201 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 201
Judul Draf UU Cipta Kerja berubah lagi, KSBSI: Belum sesuai tuntutan buruh
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/draf-uu-cipta-kerja-berubah-lagi-
ksbsi-belum-sesuai-tuntutan-buruh
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2020-10-13 19:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Belum sesuai. Yang kita inginkan upah sektoral ada, alih daya jangan meluas, kontrak harus ada
batasan dan terkait pesangon yang nilainya dikurangi
Ringkasan
Naskah Undang-Undang Cipta Kerja kembali mengalami perubahan. Kali ini, draf UU tersebut
berjumlah 812 halaman. Bila dibandingkan dengan draf UU Cipta Kerja yang berjumlah 905
halaman, di draf tersebut terdapat beberapa perubahan berkaitan dengan klaster
ketenagakerjaan seperti yang dimuat dalam pasal 79, pasal 88A, pasal 154A, pasal 46C, juga
pasal 46D.
DRAF UU CIPTA KERJA BERUBAH LAGI, KSBSI: BELUM SESUAI TUNTUTAN BURUH
Naskah Undang-Undang Cipta Kerja kembali mengalami perubahan. Kali ini, draf UU tersebut
berjumlah 812 halaman. Bila dibandingkan dengan draf UU Cipta Kerja yang berjumlah 905
halaman, di draf tersebut terdapat beberapa perubahan berkaitan dengan klaster
ketenagakerjaan seperti yang dimuat dalam pasal 79, pasal 88A, pasal 154A, pasal 46C, juga
pasal 46D.
Meski ada draf terbaru, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita
Silaban mengatakan Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan tuntutan buruh. "Belum
sesuai. Yang kita inginkan upah sektoral ada, alih daya jangan meluas, kontrak harus ada
batasan dan terkait pesangon yang nilainya dikurangi," terang Elly kepada Kontan, Selasa
(13/10).Khusus mengenai pesangon, Elly menyebut pihaknya pun menolak UU ini karena tidak
adanya kejelasan mengenai turunnya pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, dimana
ada 19 dari pengusaha dan 6 dari pemerintah.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan sudah
mengatakan pihaknya menginginkan poin-poin yang dituntut berkaitan dengan upah sektoral,
200
