Page 202 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 202
alih daya hingga pesangon tersebut dicantumkan di dalam UU Cipta Kerja. Dia pun mengatakan
pihaknya dapat memaklumi pasal lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Melihat ini, Elly pun mengatakan langkah yang akan ditempuh oleh serikat butuh adalah
melakukan judicial review (JR).
Adapun, berbagai perubahan yang terjadi pada bab IV ini yakni pada pasal 79 dimana terdapat
tambahan ayat 6, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pada pasal 88A terdapat tambahan ayat 6 hingga ayat 8, dimana ayat 6 menyebut, pengusaha
yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah,
dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Ayat 7,
pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat
dikenakan denda. dan ayat 8, pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha
dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.
Dalam pasal 154A ayat 1 juga dijelaskan alasan yang lebih rinci mengenai pemutusan hubungan
kerja. Dalam ayat 1 sebelumnya, alasan pemutusan hubungan kerja hanya ada 10 poin,
sementara di aturan baru terdapat 15 poin.
201
