Page 207 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 207
"Namanya juga dialog, ada yang disetujui, ada yang tidak. Kalau seluruhnya harus disetujui, itu
bukan dialog namanya. Tapi 'pokoke'," katanya, dalam penjelasan dan sosialisasi terkait UU
Cipta Kerja Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.
Pada kesempatan itu, Menaker berdialog dengan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) media
cetak, televisi maupunonline di Jakarta. Dalam dialog selama 2,5 jam itu hadir 34 pemimpin
redaksi, yang dipandu oleh Arifin Asydhad, pemimpin redaksi Kumparan.
Dialog fokus pada proses pembahasan UU Cipta Kerja dan pertanyaan seputar anggapan bahwa
keberadaan UU ini mereduksi hak pekerja. Ia menyampaikan, upaya untuk merangkul serikat
pekerja sudah cukup maksimal dilakukan.
Dengan jumlah pertemuan formal sebanyak 64 kali, dan tak terhitung yang informal,
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), menganggap upaya konsultasi publik dalam
klaster ketenagakerjaan sudah sangat intensif.
"Memang ada serikat pekerja yang walk-out, ada yang sedari awal sudah menolak semua isinya.
Namun ada pula yang bersedia terus membahas hingga akhir. Rapat-rapat di panja juga terbuka,
sehingga bisa selalu di-update. Maka jika ada yang bilang pemerintah mengendap-ngendap dan
sembunyi-sembunyi dalam prosesnya, saya mengelus dada saja," tambah Menaker.
Para Pemred sangat kritis dan mendalami pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja ini. Mereka
menyatakan, karena mereka juga pekerja, maka keberadaan UU ini sedikit banyak akan
berpengaruh pada kondisi mereka.
Pembahasan bukan hanya mengangkat persoalan upah, outsourcing, pesangon, kontrak, tenaga
kerja asing (TKA), dan pemutusan hubungan kerja (PHK), namun juga lebih jauh soal usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM), industri, bisnis, dan politik, hingga anggapan adanya
kepentingan oligarki yang menjadi dasar disusunnya UU ini.
Forum Pemred minta agar ada update dalam proses penyusunan PP, mengingat ada hal-hal
teknis yang belum diatur dalam UU ini. Menaker setuju dan berkomitmen untuk secara regular
berkonsultasi dengan pimpinan media dalam proses penyusunan PP ini.
206
