Page 335 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 335
Judul Telaah - RUU Cipta Kerja perlu dibahas secara transparan cegah demo
Nama Media jateng.antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/342345/telaah--ruu-cipta-kerja-
perlu-dibahas-secara-transparan-cegah-demo
Jurnalis DDj Kliwantoro
Tanggal 2020-10-13 10:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Joko Widodo (Presiden RI) Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut tentang
penghapusan UMP (upah minimum provinsi), UMK (upah minimum kota/kabupaten), UMSP
(upah minimum sektoral provinsi). Hal ini tidak benar karena faktanya upah minimum regional
(UMR) tetap ada
Ringkasan
Apa betul aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah gegara disinformasi dan hoaks di media
sosial? Pertanyaan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers secara daring
dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10).
TELAAH - RUU CIPTA KERJA PERLU DIBAHAS SECARA TRANSPARAN CEGAH DEMO
Semarang - Apa betul aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah gegara disinformasi dan hoaks
di media sosial? Pertanyaan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers
secara daring dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10). Keesokan harinya, Sabtu (10/10),
anggota dari sejumlah grup WhatsApp mengirim/meneruskan video berdurasi 12.06 menit yang
berisi pernyataan tersebut.
Sekitar lima menit berselang, dalam video itu Presiden mengungkapkan, "Namun, Saya melihat
adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilakukan
dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di
media sosial." Presiden melanjutkan, "Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut tentang
penghapusan UMP (upah minimum provinsi), UMK (upah minimum kota/kabupaten), UMSP
(upah minimum sektoral provinsi). Hal ini tidak benar karena faktanya upah minimum regional
(UMR) tetap ada." Penulis lantas menelusuri rekam jejak RUU ini melalui web resmi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (vide: http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/442 ).
Rancangan undang-undang yang diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019 namanya masih
"RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)".
334
