Page 340 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 340
Namun dia tak bisa mengontrol oiganisasi lainnya. Selain aksi, hal lain yang akan dilakukan
adalah meminta dilakukan peninjauan. Antara lain eksekutif review dan legislatif review. Dalam
langkah eksekutif review, dia meminta agar Presiden Joko Widodo membentu Perpu.
"Sampai ditandatangani UU ini, kami mohon kepada presiden dan ketua DPR untuk gunakan hak
legislatif review dan eksekutif review" ucapnya.
UU Cipta Kerja dinilai cacat. Salah satunya tidak dilakukan public hearing. Dalam pengesahan
Sidang Paripurna DPR juga belum ada draf pasti Terkesan hanya mengesahkan kertas kosong.
Lalu bagaimana dengan judicial review? Kemungkinan ini juga masuk dalam agenda. Namun
belum prioritas. Sebab masih banyak hal yang harus dipelajari untuk melakukan peninjauan
lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam kesempatan yang sama, dia juga meluruskan beberapa opini yang berkembang. Misalnya
terkait dengan upah minimum Dia membenarkan bahwa dalam UU tersebut memang masih
tercantum. Namun yang menjadi masalah adalah adalah upah minimum bersyarat
"Bersyaratnya apa belum jelas," ungkapnya.
Dia menegaskan yang ditolak buruh adalah adanya kata bersyarat. Apalagi tidak ada
keterbukaan syarat seperti apa yang seharusnya ada. Merujuk pada aturan yang selama ini
berjalan, upah minimun bersyarat ini tak dikenal.
"Kami menuntut kembali ke UU 13/2003," ujarnya.
Said juga menegaskan bahwa buruh menolak penghapusan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK). Jika dihilangkan maka tidak ada perbedaan pengupahan yang
disesuaikan dengan keahlian pabrik
"Kalau UMSK hilang, masa pabrik kerupuk dengan pabrik mobil sama upah minimumnya. Kan
tidak masuk akal," tuturnya.
Selain itu jika diikutkan pada upah minimum provinsi maka ada beberapa daerah yang upah
minimumnya mengecil. Contohnya Jabodetabek yang sekarang upah minimumnya Rp 4,9 juta
jika akan mengikuti upah minimum provinsi Jawa Barat bisa berubah menjadi Rp 1,8 juta.
Sementara itu Jejaring Gerakan Rakyat menyerukan agar elemen yang menolak UU Ciptaker
tetap turun aksi ke jalan. Aksi itu untuk memberikan tekanan politik kepada rezim dan negara
hingga dicabutnya UU Cipta Kerja.
"Pembangkangan sipil diperlukan untuk menegaskan suara kemarahan dan ketidakpercayaan
rakyat," kata Nining Elitos, perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak).
Jejaring Gerakan Rakyat terdiri dari belasan perkumpulan buruh dan mahasiswa yang tersebar
di seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta, Jawa Timur, Makassar, Jambi, Riau, Lampung, Sumatera
Utara, dan Banten. Mereka secara tegas menolak UU Ciptaker Penolakan itu didasari atas
pengesahan UU yang terburu-buru dan sembunyi-sembunyi.
Nining menambahkan, gerakan itu merupakan akumulasi amarah rakyat sipil. Sebelumnya,
kemarahan itu tumbuh sembunyi-sembunyi. Kemudian meledak ketika pemerintah danDPR
mengesahkan UU Ciptaker tanpa melibatkan partisipasi publik Pengesahan UU tersebut dianggap
tidak memihak kepentingan rakyat.
Selain menyerukan aksi turun ke jalan, gerakan yang diinisiasi para aktivis dan pentolan
organisasi masyarakat sipil itu juga meminta semua elemen untuk membangun persatuan
gerakan rakyat akar rumput nasional. Gerakan itu diperlukan untuk menguatkan barisan
perlawanan dan pembangkangan sipil yang lebih besar dan masif.
339
