Page 342 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Sementara banyak diprotes buruh, kalangan pengusaha menilai bahwa pesangon untuk
karyawan yang terkena PHK sebesar maksimal 25 kali upah dari sebelumnya maksimal 32 kali
upah, masih lebih tinggi dibandingkan negara di ASEAN lainnya.

"Vietnam rata-rata 10 kali upah, Malaysia dan Thailand 10 sampai 15 kali upah Kita pun masih
relatif tinggi," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia RosanRoeslani.

Menurut Rosan, dalam pemberian pesangon yang sebagian ditanggung pemerintah melalui BPJS
Ketenagakerjaan pun tidak mengurangi hak-hak para buruh yang berasal dari program jaminan
lainnya. Oleh karena itu, Rosan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memahami
terlebih dahulu UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sebab, jika ada pasal-pasal yang tidak tertuang
bukan berarti hilang atau tidak berlaku lagi. "Banyak yang beranggapan kalau tidak disebutkan
dalam Omnibus Law itu hilang, padahal kan itu tidak seperti itu," tambahnya Rosan kembali
menegaskan bahwa saat ini berbagai reformasi perlu dilakukan apabila Indonesia ingin
meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Pasalnya, Rosan mencatat, meski realisasi
investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, angka penyerapan tenaga kerja justru
mengalami penurunan. "Di tahun 2016, penyerapan tenaga kerja kita masih di 2.271 orang per
1 triliun. Sementara di 2019 per 1 trilun hanya 1.200 orang, lebih sedikit," bebernya.

Menurut dia, hal tersebut karena negara-negara tetangga terus melakukan reformasi kemudahan
berusaha. Sehingga para pelaku investor padat karya lebih memilih untuk menanamkan
modalnya di negara lain, dibanding di Indonesia. "Negara-negara tetangga kita, mereka juga
melakukan reformasi struktural secara terus menerus. Ini yang kita coba lakukan," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad
menilai, omnibus law tidak mengakomodir industri padat karya. Pemerintah tidak cukup hanya
dengan memberi kemudahan pendaftaran dan perizinan mendirikan perusahaan maupun UMKM
(usaha mikro, kecil, menengah) saja. Padahal, kendala utamanya bukan itu Menurut dia, justru
kendala yang utama adalah pemasaran. Seharusnya omnibus law memberikan satu kerangka
agar investasi dalam negeri ada proses alih teknologi bagi perusahaan lokal dan UMKM Boleh
sebagian atau seluruhnya. "Sehingga gap kapasitas teknologi yang dimiliki perusahaan lokal dan
perusahaan asing bisa berkurang. Dengan begitu, perusahaan dan UMKM di tanah air akan
berkembang dan menjadi mitra yang sejajar," beber Tauhid saat dihubungi Jawa Pos (JPG),
kemarin.

Bagi perusahaan asing yang memberikan alih teknologi untuk kemudian diberikan insentif
Seperti, insentif pajak maupun pengurangan biaya impor "Sayangnya, dalam omnibus law alih
teknologi belum menjadi salah satu prioritas," imbuhnya (mia/ agf/fyn/tyo/han/jpg)

341