Page 337 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

tentang Guru dan Dosen; UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU Nomor 20/2013
tentang Pendidikan Kedokteran; UU Nomor 4/2019 tentang Kebidanan; dan UU Nomor 20/2014
tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Namun, setelah Rapat Paripurna, Senin (5/10) malam, beredar "UU Cipta Kerja FINAL -
Paripurna" melalui WhatsApp. Di dalam dokumen terdiri atas 15 bab dan 186 pasal serta 905
halaman ini ada ketentuan mengenai upah minimum kabupaten/kota.

Terdapat perubahan dalam Pasal 88C, semula dua ayat, menjadi tujuh ayat.

- Ayat (1): Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi;

- Ayat (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu;
- Ayat (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- Ayat (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi
daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

- Ayat (5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih
tinggi dari upah minimum provinsi.

- Ayat (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

- Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dengan
peraturan pemerintah.

Informasi lain yang diketahui publik adalah enam fraksi menyatakan setuju, Fraksi PAN
memberikan catatan, serta Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak
persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi UU.
Ironis Adalah kenyataan ironis bahwa aksi unjuk rasa di sejumlah daerah terkait dengan putusan
Rapat Paripurna DPR yang menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
menjadi undang-undang gegara disinformasi.

Seharusnya hal itu tidak terjadi pada era teknologi informasi jika setiap ada perubahan draf RUU
Cipta Kerja segera dipublikasikan melalui web resmi DPR RI ( www.dpr.go.id ).

Seyogianya pembuat undang-undang menginformasikan adanya perubahan kepada publik setiap
tahapan, mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan.

Tidak pelak lagi, aksi unjuk rasa pun mewarnai pembahasan tersebut. Bahkan, setelah Rapat
Paripurna DPR, 5 Oktober 2020, sejumlah elemen masyarakat melakukan demonstrasi menolak
pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang meski aturan soal UMK sudah ada di dalam
RUU itu.

Jangankan masyarakat, sejumlah anggota DPR RI mengaku belum menerima naskah akhir RUU
Cipta Kerja pada saat rapat paripurna. Ini sebuah ironi pada era teknologi informasi. Oleh karena
itu, perlu transparansi dalam setiap pembahasan RUU.

Kini, publik tinggal menunggu apakah "dokumen terakhir" RUU Cipta Kerja yang ada di media
sosial sama dengan UU Cipta Kerja yang ada di dalam Lembaran Negara, termasuk pula
pernyataan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain yang memberi penjelasan kepada
rakyat.
336