Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 56
Judul Minimalisir Permasalahan Teknis, DPR Minta Pemerintah Optimalkan
Data Vaksinasi Covid-19
Nama Media kompas.com
Newstrend Raker Komisi IX DPR RI
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/20261841/minimalisir-
permasalahan-teknis-dpr-minta-pemerintah-optimalkan-data
Jurnalis Dwi Nur Hayati
Tanggal 2021-03-16 20:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Charles Honoris (Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik
Indonesia (RI)) "Pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin bersama Majelis Ulama
Indonesia (MUI) sebelum digunakan dalam proses vaksinasi " ujarnya dalam keterangan tertulis
yang Kompas.com terima, Selasa (16/3/2021).
neutral - Charles Honoris (Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik
Indonesia (RI)) "Ketersediaan vaksin Covid-19 harus benar-benar dipastikan dengan jenisnya
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.
01.07/Menkes/12758/2020,"
neutral - Budi Gunadi Sadikin (Menkes) "Prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarakat. Sasaran
penerimanya adalah karyawan dan karyawati dari semua perusahaan yang ada di Indonesia,"
positive - Charles Honoris (anggota DPR RI Komisi I) Pemerintah harus memastikan kehalalan
vaksin bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum digunakan dalam proses vaksinasi
positive - Charles Honoris (anggota DPR RI Komisi I) Ketersediaan vaksin Covid-19 harus benar-
benar dipastikan dengan jenisnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan
(Kepmenkes) Nomor HK. 01.07/Menkes/12758/2020
negative - Charles Honoris (anggota DPR RI Komisi I) Kami minta Kemenkes untuk melibatkan
Kementerian BUMN, Kemnaker, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,
Kadin, Apindo serta instansi terkait lainnya dalam pendataan pekerja dan keluarganya
positive - Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) Prinsipnya tidak dipungut biaya ke
masyarakat. Sasaran penerimanya adalah karyawan dan karyawati dari semua perusahaan yang
ada di Indonesia
positive - Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) Kemudian pascavaksinasi dan pengawas KIPI
harus mengikuti prosedur yang ada di Kemenkes
55
