Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 60
"Ini salah satu upaya peningkatan kompetensi CPMI," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat
Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).
Ida pun mengatakan sesuai amanat UU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
peningkatan kompetensi CPMI menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah
daerah Terlebih lagi sejak awal penyusunan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun
2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui program kartu prakerja, telah disepakati
ada kuota khusus untuk peningkatan CPMI.
Namun, kata Menaker Ida, kuota untuk CPMI itu tertunda lantaran kondisi pandemi Covid-19.
"Maka hingga kini, keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum
terpenuhi. Kita dorong terus agar CPMI dapat kuota Kartu Prakerja," ucap Menaker Ida.
Dalam rapat itu Menaker Ida juga menyampaikan bahwa Kemnaker sudah melakukan tiga upaya
dalam mendukung program kartu prakerja pada 2020.
Pertama, melakukan pendataan tenaga kerja terdampak Covid-19 untuk kemudian diusulkan
menjadi daftar waiting list program kartu prakerja sebesar 2,175 juta orang, termasuk CPMI.
Berikutnya, menerbitkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis, Tata Cara
Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dengan cara luar jaringan yang
merupakan turunan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dan Permenko Nomor 11 Tahun 2020.
Terakhir, Sisnaker sebagai satu-satunya platform digital pemerintah yang menjadi mitra program
kartu prakerja dengan transaksi pelatihan sebesar 586.049 penerima kartu prakerja secara
daring. (*/jpnn).
59
