Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021

mencapai sekitar Rp 22 miliar. Klaim didominasi dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK)
dan klaim program jaminan kematian (JKM).
Adapun total klaim termasuk manfaat pemulangan dan pemberdayaan sebesar Rp 338,99 juta
terhadap 158 pekerja migran Indonesia, sebagai pengganti tiket pesawat kelas ekonomi.

Ditinjau dari lima negara tujuan para peserta terdaftar adalah Taiwan, Malaysia, Hongkong,
Singapura, dan Korea Selatan. Sementara lima besar profesi para pekerja migran itu adalah
membantu untuk orang tua, pembantu rumah tangga, pekerja, pekerja perkebunan, dan pekerja
di pabrik.

"Kalau dari daerah asal dari peserta terdaftar, lima besarnya adalah Indramayu, Lombok,
Lampung, Cirebon, dan Cilacap. Kalau dari dari BP2MI, total pekerja migran yang berangkat itu
terbesar ada Jatim, Jateng, Jabar, NTB, dan Lampung. Kalau kita lihat ini potensi besar karena
dari Jateng ini belum menjadi top 5 dari peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Anggoro.

Menurut dia, peningkatan peserta dari segmen pekerja migran Indonesia perlu dimulai dengan
memperbaiki dan mempermudah proses registrasi. Hal itu juga harus didukung kolaborasi
terintegrasi dengan sejumlah pemangku kepentingan. Misalnya kerjasama dengan KBRI di
wilayah pekerja migran tinggal. Saat pengurusan dokumen, para pekerja itu bisa dipaksa untuk
mengikuti program jaminan sosial.
Lalu BP Jamsostek mesti mempermudah peserta ketika membayar iuran, hal ini untuk
mendorong jumlah peserta aktif dan tidak hanya terdaftar. Paling tidak, kata Anggoro,
pembayaran dapat didukung melalui Bank Himbara yang sudah memiliki cabang di luar negeri.
Semua pendekatan itu juga harus seiring dengan edukasi dan sosialisasi manfaat karena rasio
klaim yang begitu timpang.

"Memang betul penetrasi masih rendah dan edukasi masih kurang, belum semua pekerja migran
Indonesia peserta Jamsostek tau memiliki manfaat apa saja, itu yang perlu kami perbaiki. Jadi
perbanyak penambahan peserta, dan edukasi bagi peserta eksisting terkait manfaat yang bisa
mereka terima," ungkap dia.

Anggoro menambahkan, perbaikan selanjutnya adalah mempercepat proses klaim dari para
peserta pekerja migran Indonesia. Saat ini proses klaim masih membutuhkan waktu hingga lima
hari kerja. Solusi dari fenomena itu akan dijawab BP Jamsostek melalui digitalisasi, khususnya
otomasi proses bisnis seperti simplifikasi dokumen.

Di sisi lain, Anggota Komisi IX Fraksi PKB Nur Nadlifah menyoroti beberapa tantangan yang perlu
segera selesaikan BP Jamsostek. Tantangan pertama adalah rendahnya rasio klaim. Dia
menengarai rendahnya rasio klaim akibat persyaratan yang rumit dan bertele-tele. Padahal
sepanjang masa pandemi, banyak dari pekerja migran yang membutuhkan kemudahan klaim
dari BP Jamsostek.

Lebih lanjut, kata dia, tantangan lainnya tentu permasalahan jumlah kepesertaan. Menurut Nur
Nadlifah, jangan sampai para pekerja migran Indonesia lebih memilih untuk memproteksi dirinya
melalui asuransi swasta karena alasan klaim yang lebih mudah.

"Dari jumlah pekerja migran Indonesia dengan jumlah kepesertaan yang ada itu masih sangat
jauh, ini menjadi tantangan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan ketenagakerjaan. Tapi
harus dibarengi dengan keluarnya klaim yang mudah. Saya curiga, jangan-jangan BP2MI itu
masih menggunakan asuransi sendiri (bukan BP Jamsostek), karena klaimnya lebih mudah.
Misalnya ketika berkas belum ada, dia sudah bisa mengeluarkan uang santunan. Inikan menjadi
tidak sehat, mereka menjadi tidak percaya, padahal ini amanat UU," tandas Nur Nadlifah.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
64