Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 61
Judul Menaker Upayakan Calon TKI Dapat Jatah Kartu Prakerja
Nama Media kumparan.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-upayakan-calon-tki-
dapat-jatah-kartu-prakerja-1vMq3XB1YHr
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-03-16 20:19:35
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini adalah salah satu upaya peningkatan
kompetensi CPMI (calon pekerja migran Indonesia). Saya kira dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa peningkatan kompetensi
Calon TKI menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Maka hingga kini, keinginan kami untuk
mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi. Kita dorong terus agar CPMI dapat
kuota Kartu Prakerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sisnaker merupakan satu-satunya platform
digital milik pemerintah sebagai pelaksana Program Kartu Prakerja. Di sini posisi kami,
Kementerian Ketenagakerjaan adalah salah satu platform digital milik pemerintah
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan mendorong agar Calon Tenaga Kerja Indonesia ( ) mendapatkan
kuota program Kartu pada 2021. Hal itu sebagai upaya Kemnaker untuk meningkatkan
kompetensi Calon TKI.
MENAKER UPAYAKAN CALON TKI DAPAT JATAH KARTU PRAKERJA
Kementerian Ketenagakerjaan mendorong agar Calon Tenaga Kerja Indonesia ( ) mendapatkan
kuota program Kartu pada 2021. Hal itu sebagai upaya Kemnaker untuk meningkatkan
kompetensi Calon TKI.
"Ini adalah salah satu upaya peningkatan kompetensi CPMI (calon pekerja migran Indonesia).
Saya kira dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, bahwa peningkatan kompetensi Calon TKI menjadi tanggung jawab pemerintah pusat
dan pemerintah daerah," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Rapat Kerja
dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Selasa (16/3).
60