Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021

Ringkasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menargetkan
dana kelolaan mencapai Rp 800 triliun di tahun 2026. Target itu bakal diikuti upaya perbaikan
tata kelola, investasi, dan efisiensi melalui digitalisasi. Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro
Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru bertekad meneruskan program-program baik
sepeninggalan manajemen lama dan melakukan sejumlah inovasi. Hal itu utamanya dilakukan
dalam rangka memenuhi kebutuhan para peserta dan memenuhi proyeksi di masa mendatang.

BP JAMSOSTEK TARGETKAN DANA KELOLAAN RP 800 TRILIUN DI 2026

JAKARTA, - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek
menargetkan dana kelolaan mencapai Rp 800 triliun di tahun 2026. Target itu bakal diikuti upaya
perbaikan tata kelola, investasi, dan efisiensi melalui digitalisasi.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru bertekad
meneruskan program-program baik sepeninggalan manajemen lama dan melakukan sejumlah
inovasi. Hal itu utamanya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan para peserta dan
memenuhi proyeksi di masa mendatang.

"Fokus juga dilakukan terkait tata kelola. Dengan jumlah akumulasi (dana kelolaan) sampai
sekitar Rp 486 triliun di 2020, semoga lima tahun kedepan (2026) bisa sampai Rp 800 triliun.
Tata kelola yang baik jadi penting, investasi juga harus kami jaga betul, agar yield -nya optimal,"
kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3).

Selain itu, sambung dia, amanah untuk segera merealisasikan program jaminan kehilangan
pekerjaan (JKP) turut menjadi salah satu perhatian. Pekerjaan rumah lain adalah digitalisasi
badan usaha.

Di samping digitalisasi memang dibutuhkan peserta, digitalisasi juga berguna untuk memangkas
biaya-biaya di BP Jamsostek. Termasuk biaya personalia yang saat ini berkontribusi hingga 68%.

Anggoro mengungkapkan, pada akhirnya sejumlah tekad manajemen baru itu akan
mendongkrak jumlah kepesertaan di BP Jamsostek dan memberi kemudahan peserta dalam
proses klaim manfaat. Dua hal itu juga turut disinggung Komisi IX DPR RI, terutama mengenai
kategori peserta pekerja migran Indonesia.
Dalam kesempatan itu, BP Jamsostek melaporkan jumlah peserta aktif dari pekerja migran
Indonesia per Februari 2021 menyusut menjadi sebanyak 365 ribu orang. Sedangkan jumlah
peserta pekerja migran Indonesia yang terdaftar sebanyak 750 ribu.

"Kalau dilihat di tahun 2019 itu ada 539 ribu peserta, di 2020 turun atau berkurang menjadi 389
ribu. Ini kalau kami coba lihat penyebabnya adalah mereka selesai masa kerja dan tidak
diperpanjang lagi, artinya tidak bisa berangkat lagi karena Covid-19. Jadi sekarang kurang lebih
separuh yang terdaftar itu peserta aktif," terang dia.

Anggoro mengakui, masih banyak dari peserta pekerja migran Indonesia yang belum menjadi
anggota BP Jamsostek. Setidaknya data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
memaparkan jumlah pekerja migran Indonesia saat ini sekitar 6 juta orang. Dengan kata lain,
BP Jamsostek baru merambah sekitar 12,5% pekerja migran Indonesia, itupun sebagai peserta
terdaftar bukan peserta aktif.

Dari sisi iuran, segmen peserta iru sejak 2017 sampai Februari 2021 dibukukan sebesar Rp Rp
265,79 miliar. Sebaliknya, klaim atau santunan yang dibayarkan relatif rendah atau hanya

63