Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 81
dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd
immunity. Untuk itu ketersediaan vaksin Covid-19 harus benar-benar dipastikan dengan jenis
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.
01.07/Menkes/12758/2020.
Hal ini diungkapkan Charles saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-
19, Kepala BPOM, Dirut Bio Farma, KADIN, dan APINDO, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,
Senin (15/3).
"Sebelum pelaksanaan, pemerintah perlu mengoptimalkan satu data vaksinasi Covid-19 untuk
meminimalisir permasalahan teknis di lapangan. Memastikan kehalalan vaksin bersama MUI
sebelum digunakan dalam proses vaksinasi serta meningkatkan komunikasi, informasi dan
edukasi (KEI) program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat, termasuk penjelasan tentang
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)," ungkap Charles.
Selain itu, dalam mempersiapkan kebijakan vaksin Gotong Royong dan pelaksanaannya,
pihaknya mendesak Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan POM dalam menyusun roadmap dan kebijakan teknis vaksinasi
gotong royong.
"Kami minta Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan,
BPJS Ketenagakerjaan, KADIN, APINDO serta instansi terkait lainnya dalam pendataan pekerja
dan keluarganya. Kami harapkan, pemerintah dapat memastikan pelaksanaan vaksin gotong
royong diberikan tepat sasaran dan tanpa dikenakan biaya," jelasnya.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu mendesak Kemenkes RI segera menyelesaikan pembayaran
insentif tenaga kerja dan tenaga non kesehatan yang terlibat dalam penangan Covid-19 bagi
pusat dan daerah serta menyelesaikan permasalahan klaim rumah sakit.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 Gotong
Royong yang akan dilaksanakan sejumlah perusahaan swasta diberikan secara gratis kepada
semua karyawan dan karyawati. "Prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarkat, sasaran
penerimanya adalah karyawan karyawati dari semua perusahaan yang ada di Indonesia," kata
Budi.
Budi memaparkan, pendataan jumlah karyawan dan karyawati yang akan menerima vaksin
Covid-19 harus menggunakan database yang sama sehingga tidak terjadi duplikasi penyuntikan.
"Kemudian pasca vaksinasi dan pengawas KIPI juga diikuti dengan prosedur yang ada di
Kemenkes," pungkasnya. (H-3).
80
