Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

dihapus dan diganti yang baru. Terlebih, dalam UU nomor 13 tahun 2003, UMK diatur oleh'
gubernur. Jadi jika UMK diganti UMP dan ditentukan gubernur, tidak menyalahi aturan.
Pengaturan upah minimum oleh Gubernur malah memudahkan penghitungannya. Karena selama
ini UMK di kota A dan B berbeda, padahal letaknya berdempetan dan provinsinya sama. Jika
upahnya disamakan maka akan memudahkan pembayarannya. Gubernur juga paham seberapa
banyak kebutuhan masyarakat dan tidak mungkin menggaji dengan nominal rendah.

Dalam pasal 88C RUU Cipta Kerjadisebutkan bahwa UMP adalah jaring pengaman. Maksuddari
pasal ini adalah upah minimum bisa mengamankan pekerja. Lantas pada prakteknya, UMP hanya
diberi pada pegawai dengan masa kerja di bawah setahun. Setelah itu, ia mendapat gaji di atas
UMP. Jadi tidak benar jika gaji pegawai ckan turun karena omnibus law hanya untungkan
pengusaha.

Justru pengusaha yang tidak membayar gaji pegawainya sesuai Upah Minimum Provinsi, yang
akan ditindak oleh Disnaker. Karenapada prakteknya, tidaksemua perusahaan dan pabrik
memberi gaji sebesar UMP. Malah masa kerjanya bisa lebih dari 8 jam sehari dan tidak dihitung
lembur.

Dalam omnibus law RUU * Cipta Kerja pasal 88B disebut standar pengupahan ditentukan oleh
satuan waktu dan/ atau satuan hasil. Pasal ini bisa menjerat pengusaha nakal yang tidak mau
memberi uang lembur. Pun ada pasal lain dalam RUU cipta Kerja yang mengatur bahwa masa
kerja seminggu maksimal 40 jam atau 8 jam sehari.

Standar pengupahan dalam satuan waktu belum tentu menurunkan gaji pegawai. Diharap,
dengan adanya aturan ini, mereka makinsemangat di kantor dan ma-sukkerja tepat waktu, serta
pulang juga tepat waktu. Jika lembur malah dapat uang dari perusahaan. Dengan pasal ini
kinerja pegawai akan naik, karena merek bekerja dengan sepenuh hati.

Jadi, para pegawai tak usah takut dengan omnibus law RUU CiptaKerja, apalagi melakukande-
mo untuk menentangnya. Karena justru undang-undang ini menguntungkan pekerja. Pegawai
diberi upah minimal UMP dan mereka yang bekerja selama lebih dari setahun dipastikan punya
gaji di atas standar UMP. Bahkan pekerja kontrak juga digaji sesuai UMP.

OmnibusLawRUUCipta Kerja adalah solusi untuk menata kembali iklim ketenagakerjaan. Para
pegawai mendapat gaj i layak, minimal UMP. Mereka juga berhak mendapat uang lembur dan
jam kerja sudah dibatasi jadi maksimal 40 jam dalam seminggu. Mari ldta dukung omnibus law
RUU Cipta Kerja karena memakmurkan para pekerja.

3