Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 8
kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon.
"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya Omnibus Law
mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting," ucapnya.
Tapi sikap buruh terbelah. Ada yang menolak demo seperti dijelaskan di halaman selanjutnya.
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyatakan tidak akan ikut mogok nasional yang
rencananya dilakukan tiga hari berturut-turut. KSPN menilai advokasi yang telah dilakukan terkait
RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, lobi, hingga terlibat langsung
dalam audiensi.
"Sampai masuk terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi soal substansi RUU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan. Proses perjuangan panjang tersebut sedang kami kawal terus
agar sesuai harapan pekerja/buruh khususnya anggota KSPN," kata Presiden KSPN Ristadi dalam
keterangan resmi, Rabu (30/9/2020).
Selain itu, KSPN juga mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
"COVID-19 menghantam sektor ekonomi dan kesehatan, ini sangat berbahaya bagi masyarakat
Indonesia," kata Ristadi.
KSPN yang memiliki anggota lebih dari 300 ribu buruh, salah satu serikat dengan anggota
terbanyak, juga telah mempertimbangkan berbagai masukan dari pengurus pusat dan daerah
untuk tidak mengikuti mogok nasional ini.
"Kami juga memperhatikan kondisi anggota yang masih banyak dirumahkan serta belum
selesainya kasus ribuan PHK anggota KSPN," kata Ristadi.
"Mempertimbangkan beberapa hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional tidak akan ikut
aksi mogok nasional tanggal 6-8 Oktober 2020. Kepada seluruh anggota KSPN agar tetap tenang
dan waspada dengan situasi yang berkembang," kata Ristadi.
(toy/ara) .
7
