Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 13
Judul RUU Cipta Kerja, Pesangon Pekerja Dilindungi Pemerintah
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Yanto Kusdiantono
Tanggal 2020-10-01 05:37:00
Ukuran 180x114mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 64.800.000
News Value Rp 194.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kemenko Perekonomian) Tinggal dilakukan
sinkronisasi dan perumusan oleh Tim Sinkronisasi dan Tim perumus sampai dengan dihasilkan
final-draft RUU Cipta Kerja yang segera disahkan di Rapat Paripurna
neutral - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kemenko Perekonomian) Pemerintah juga mengatur
program kemitraan bagi pelaku usaha UMKM, dengan menyediakan akses bagi pemanfaatan
fasilitas publik seperti di rest area, bandara, dan stasiun kereta api untuk menampilkan atau
memasarkan produknya
positive - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kemenko Perekonomian) Sebelumnya, pengusaha
dibebankan dengan jumlah pesangon yang relatif besar sehingga ini menurunkan daya saing
Indonesia di mata internasional sebagai negara tujuan investasi. RUU Cipta Kerja
mengakomodasi permasalahan ini dengan menjembatani solusi bagi pekerja dan juga pengusaha
Ringkasan
Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan pembahasan lebih dari 7.000
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Dalam RUU tersebut, masyarakat sebentar lagi bisa mendapatkan berbagai kepastian hukum,
termasuk soal perlindungan jaminan pesangon, kemudahan percepatan perizinan dan juga
kepastian ataupun legalitas usaha.
RUU CIPTA KERJA, PESANGON PEKERJA DILINDUNGI PEMERINTAH
Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan pembahasan lebih dari 7.000
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Dalam RUU tersebut, masyarakat sebentar lagi bisa mendapatkan berbagai kepastian hukum,
termasuk soal perlindungan jaminan pesangon, kemudahan percepatan perizinan dan juga
kepastian ataupun legalitas usaha.
12
