Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, dengan diselesaikannya
pembahasan DIM ini, maka proses penyelesaian RUU Cipta Kerja secara substansi sudah selesai
dibahas.

"Tinggal dilakukan sinkronisasi dan perumusan oleh Tim Sinkronisasi dan Tim perumus sampai
dengan dihasilkan final-draft RUU Cipta Kerja yang segera disahkan di Rapat Paripurna," kata
Susiwijono, di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, dengan telah diselesaikannya pembahasan substansi RUU Cipta Kerja,
masyarakat bisa mendapatkan jaminan mendapat pesangon dari pemerintah bila ada pemutusan
hubungan kerja. Selain itu, masyarakat juga akan mendapat kemudahan perizinan usaha bagi
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi, sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro
dan kecil, kepastian pemanfaatan lahan hutan bagi masyarakat, dan kemudahan perizinan untuk
bidang perikanan dan kelautan.

Secara rinci, isi dari RUU Cipta Kerja antara lain sektor UMKM dan Koperasi di mana perizinan
berusaha memberikan kemudahan dan juga kepastian bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.
RUU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dengan memberikan kepastian dan
juga mempercepat proses perizinan dengan melakukan pendaftaran melalui OSS. Pemerintah
juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan Hak Kekayaan
Intelektual (HAKI) bagi produk usahanya.

Selain itu, pelaku usaha yang ingin mendirikan Perusahaan Terbuka (PT) perseorangan juga
diberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah sehingga
ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. "Pemerintah juga mengatur program kemitraan
bagi pelaku usaha UMKM, dengan menyediakan akses bagi pemanfaatan fasilitas publik seperti
di rest area, bandara, dan stasiun kereta api untuk menampilkan atau memasarkan produknya,"
katanya. Dia menambahkan, insentif fiskal juga diberikan kepada pelaku usaha yang ingin
mengembangkan usahanya melalui Dana Alokasi Khusus pemerintah.

Dalam beleid tersebut, pemerintah juga mempermudah proses pendirian koperasi melalui RUU
Cipta Kerja. Salah satunya dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang sudah dapat mendirikan
Koperasi Primer. Anggota koperasi juga diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha
koperasi secara syariah dan dapat memanfaatkan teknologi untuk operasional koperasi.

Terkait sertifikasi halal, pemerintah akan memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil
(UMK) melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, dengan memperluas Lembaga
Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. Selain
itu, pelaku UMK juga mendapatkan kemudahan dengan diberikan pembebasan biaya untuk
mendapatkan sertifikasi halal, karena sertifikasi UMK akan ditanggung oleh pemerintah.

Hal lain yang diatur dalam RUU Cipta Kerja adalah masalah perkebunan masyarakat di kawasan
hutan. Diketahui, saat ini karena administrasi dan tata ruang yang belum terintegrasi maka
sebagian usaha perkebunan masyarakat berada di kawasan hutan. Melalui RUU Cipta Kerja,
masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan yang ada di
dalam kawasan hutan.

Adapun, terkait pesangon bagi pekerja, ujar Susiwijono, apabila pekerja terpaksa dirumahkan,
sebagian kewajiban pembayaran pesangon bagi pekerja akan dilaksanakan oleh pemerintah,
sehingga ini mengurangi beban pengusaha.

"Sebelumnya, pengusaha dibebankan dengan jumlah pesangon yang relatif besar sehingga ini
menurunkan daya saing Indonesia di mata internasional sebagai negara tujuan investasi. RUU
Cipta Kerja mengakomodasi permasalahan ini dengan menjembatani solusi bagi pekerja dan
juga pengusaha," katanya.

13