Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

PENGUSAHA INGATKAN MOGOK NASIONAL ILEGAL DAN LANGGAR PROTOKOL
COVID-19
Menanggapi aksi jutaan buruh yang siap melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan
terhadap RUU Cipta Kerja selama tiga hari berturut-turut.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar para anggotanya memberikan edukasi
kepada para pekerjanya di perusahaan masing-masing terkait dengan ketentuan tentang mogok
kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarannya.

Sanksi yang diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berikut peraturan
pelaksanaannya. Imbauan Apindo itu disampaikan Ketua Umum Apindo. Hariyadi Sukamdani.
melalui surat edarannya. Rabu (30/9).

Sebagaiman diumumkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal dan
sejumlah pimpinan buruh lainnya, bahwa buruh akan memulai mogok kerja pada 6 Oktober 2020
dan diakhiri pada saat sidang paripurna DPR yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober
2020.

Apindo juga mengimbau kepada seluruh pekerja, buruh di masing-masing perusahaan untuk
mematuhi ketentuan peraturan perundan-undangan. khususnya terkait dengan mogok kerja,
serta ketentuan tentang penanggulangan dan penanganan Covid-19.

"Ada masalah secara legalitas, kita tidak kenal itu mogok nasional. Kalau pekerja lakukan itu ada
konsekuensinya karena itu bukan mogok yang diatur undang-undang.

Apalagi ada re-siko kesehatan, kalau sampai kenapa-kenapa repot juga." kata Ketua Umum
Apindo Hariyadi kepada SP. Rabu (30/9).
Ia menjelaskan, dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang
mogok kerja yang diartikan sebagai "tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan
secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat
pekerjaan" (pasal 1 butir 23).

Selanjutnya dalam pasal 137 disebutkan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja yang
dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sebagai salah
satu pelaksanaan dari UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. telah diterbitkan
Kepmenakertrans Nomor 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. Pasal 3
Keputusan tersebut menegaskan pula bahwa mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya
perundingan, maka mogok kerja tersebut tidak sah.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat
pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha dua kali dalam tenggang waktu 14 hari
kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan
oleh para pihak dalam risalah perundingan.

Hariyadi menambahkan, berkaitan dengan Upaya Penanggulangan dan Penanganan Pandemi
Covid-19 yang sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah Daerah DKI telah menerbitkan Pergub Nomor 88 Tahun 2020. Pergub tersebut
mengatur dalam pasal 14 Ayat (1) huruf a dan b bahwa demi kesehatan bersama, masyarakat
umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul di suatu tempat.

43