Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

TOLAK OMNIBUS LAW, FSP RTMM UNGKAP 63 RIBU PEKERJA ROKOK TELAH
KEHILANGAN PEKERJAAN
BOGOR - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP RTMM-SPSI) kembali menegaskan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini masih digodok oleh pemerintah dan Badan
Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR). Pemerintah mengajukan tujuh substansi pokok
perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

Ketujuh substansi tersebut adalah waktu kerja, rencana penggunaan tenaga kerja asing
(RPTKA), pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau
outsourcing, upah minimum, pesangon PHK, dan program jaminan kehilangan pekerjaan. "RUU
Omnibus Law ini memberikan dampak terhadap menurunnya kesejahteraan pekerja Indonesia,"
ujar Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto, dalam acara Rapimnas FSP RTMM-SPSI, di Bogor,
Rabu (30/9/2020).

Pihaknya telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi, DPR, dan kementerian terkait, perihal
RUU Omnibus Law sangat meresahkan pekerja. "Kami mempunyai tiga keinginan agar tidak
diabaikan pemerintah dalam RUU tersebut. Pertama yakni meminta semua hak dan perlindungan
tenaga kerja tetap terjaga sebagaimana mestinya," paparnya.

Keinginan kedua, industri sebagai sawah ladang pekerja diperhatikan dan diberikan kesempatan
untuk tumbuh dan berkembang agar bisa mensejahterakan pekerjanya dan memperluas
lapangan kerja.

( Ketiga, peran serikat pekerja sebagai wakil pekerja hendaknya diberikan porsi dalam
pengambilan keputusan kebijakan ketenagakerjaan maupun regulasi yang menyangkut
ketenagakerjaan. "Selama omnibus law tidak menggangu usulan tersebut, kami mendukung tapi
kalau mengganggu, kami pasti menyatakan menolak," ujar Sudarto.

Selain RUU Omnibus Law, untuk sektor industri hasil tembakau (IHT) menghadapi regulasi yang
dinilai menghambat keberlangsungan industri tembakau. Mulai dari kenaikan harga jual eceran
(HJE), rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012, hingga rencana
ekstensifikasi cukai.

"Kenaikan tarif cukai dan HJE ibarat agenda tahunan yang mencekik Industri Hasil Tembakau
(IHT). Beleid tersebut berimbas pada pengurangan produksi, khususnya industri sigaret kretek
tangan (SKT) dan berdampak pada efisiensi tenaga kerja," tutur Sudarto.

Berdasarkan data FSP RTMM-SPSI selama 10 tahun terakhir, ada 63 ribu pekerja rokok yang
terpaksa kehilangan pekerjaan. Jumlah industri ini berkurang dari 4.700 perusahaan menjadi
sekitar 700 di 2019.

( Sudarto berharap, pemerintah menjaga kelangsungan IHT dan industri makanan dan minuman
yang merupakan ladang penghidupan jutaan masyarakat Indonesia.

"Regulasi yang dibuat pemerintah hendaknya juga mempertimbangkan kepentingan semua
pihak, terutama tenaga kerja dalam memperoleh penghidupan yang layak. Untuk sektor Sigaret
Kretek Tangan (SKT), sebaiknya mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena produk asli
Indonesia," tegas Sudarto.

(thm).

47