Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 47
Judul Tolak Omnibus Law, FSP RTMM Ungkap 63 Ribu Pekerja Rokok Telah
Kehilangan Pekerjaan
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/181870/12/tolak-omnibus-law-
fsp-rtmm-ungkap-63-ribu-pekerja-rokok-telah-kehilangan-pekerjaan-
1601482190
Jurnalis Haryudi
Tanggal 2020-10-01 01:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Sudarto (Ketua Umum FSP RTMM) RUU Omnibus Law ini memberikan dampak
terhadap menurunnya kesejahteraan pekerja Indonesia
neutral - Sudarto (Ketua Umum FSP RTMM) Kami mempunyai tiga keinginan agar tidak diabaikan
pemerintah dalam RUU tersebut. Pertama yakni meminta semua hak dan perlindungan tenaga
kerja tetap terjaga sebagaimana mestinya
negative - Sudarto (Ketua Umum FSP RTMM) Selama omnibus law tidak menggangu usulan
tersebut, kami mendukung tapi kalau mengganggu, kami pasti menyatakan menolak
neutral - Sudarto (Ketua Umum FSP RTMM) Kenaikan tarif cukai dan HJE ibarat agenda tahunan
yang mencekik Industri Hasil Tembakau (IHT). Beleid tersebut berimbas pada pengurangan
produksi, khususnya industri sigaret kretek tangan (SKT) dan berdampak pada efisiensi tenaga
kerja
neutral - Sudarto (Ketua Umum FSP RTMM) Regulasi yang dibuat pemerintah hendaknya juga
mempertimbangkan kepentingan semua pihak, terutama tenaga kerja dalam memperoleh
penghidupan yang layak. Untuk sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT), sebaiknya mendapatkan
perlindungan dari pemerintah karena produk asli Indonesia
Ringkasan
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(FSP RTMM-SPSI) kembali menegaskan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini masih digodok oleh pemerintah dan Badan Legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR). Pemerintah mengajukan tujuh substansi pokok
perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.
46