Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 45
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang
berlaku tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19.
Berbagai Tahap
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani
mengatakan, pembahasan Omnibus Law sudah melalui berbagai tahap termasuk konsultasi
dengan berbagai pemangku kepentingan. "Sebaiknya kita serahkan kepada Pemerintah dan DPR
untuk bisa menetapkan Undang-undang Ciptaker yang terbaik untuk Indonesia," ungkapnya.
Terkait aksi mogok nasional. pengusaha pun dikatakannya sangat menyayangkan adanya upaya
tersebut terutama dalam kondisi
Covid seperti ini. "Jadi, kami menghimbau kepada perusahaan untuk menyosialisasikan kepada
pekerjanya agar tetap bekerja mengikuti peraturan protokol Covid-19 yang berlaku," imbau
Shinta.
Kondisi pandemi saat ini memang sedang membuat banyak pihak kesulitan. Jika buruh turun ke
jalan atau stop bekerja, maka ada aktivitas produksi yang tidak jalan dan ini makin merugikan
semua pihak.
Sementara itu. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik. Hukum, dan Keamanan Kemko
Perekonomian Elen Setiadi. menyampaikan. piliaknya tak bisa melarang serikat buruh untuk
menggelar aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja, sebab menyatakan pendapat memang
dijamin oleh undang-undang.
Namun, dia menolak berkomentar jauh saat ditanya soal rencana para buruh menggelar aksi
mogok kerja. "Kalau demo, kan tidak dilarang. Menyampaikan pendapat kan dijamin undang-
undang," kata Elen.
Sebelumnya, pada Rabu (30/9), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama beberapa
elemen buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, di
depan gedung DPR. Jakarta. [HER/O-2)
44
