Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 65
Seperti diketahui pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Undang-undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dalam perkembangannya menimbulkan kekhawatiran
dikalangan para pekerja.
SERIKAT PEKERJA DI BOGOR TOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
KARENA DIANGGAP MERUGIKAN
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho TRIBUN-COM, BOGOR
TENGAH - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP RTMM-SPSI) melakukan deklarasi menolak Rancangan Undang-undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Seperti diketahui pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Undang-undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dalam perkembangannya menimbulkan kekhawatiran
dikalangan para pekerja.
Pembahasan klaster ketenagakerjaan masih terus dibahas oleh pemerintah dan Badan Legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR).
Pemerintah mengajukan tujuh substansi pokok perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.
Dari draft yang beredar, ketujuh substansi tersebut diantaranya adalah waktu kerja, rencana
penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT), alih daya atau outsourcing, upah minimum, pesangon PHK, dan program jaminan
kehilangan pekerjaan.
Menanggapi itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau
Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan,
mengatakan bahwa draft RUU Omnibus Law yang beredar merugikan pekerja.
"Kami perlu mengantisipasi karena Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari dan oleh
untuk pekerja yang bersifat bebas mandiri demokratis dan bertanggung jawab guna melindungi
dan membela hak serta kepentingan pekerja, RUU Omnibus Law ini memberikan dampak
terhadap menurunnya kesejahteraan pekerja Indonesia," katanya pada acara rapimnas FSP
RTMM-SPSI di Bogor, Rabu (30/9/2020) Menurut Sudarto, pihaknya telah berkirim surat kepada
Presiden Jokowi, DPR dan Kementerian terkait bahwa RUU Omnibus Law meresahkan pekerja.
Ada tiga keinginan yang disampaikan meminta semua hak dan perlindungan tenaga kerja tetap
terjaga sebagaimana mestinya, industri sebagai sawah ladang pekerja diperhatikan dan
diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang agar bisa mensejahterakan pekerjanya
dan memperluas lapangan kerja.
Selanjutnya adalah peran serikat pekerja sebagai wakil pekerja hendaknya diberikan porsi
dalam pengambilan keputusan kebijakan ketenagakerjaan maupun regulasi yang menyangkut
ketenagakerjaan.
"Selama omnibus law tidak menggangu usulan tersebut, kami mendukung tapi kalau
mengganggu, kami pasti menyatakan menolak," ujarnya Selain RUU Omnibus Law, untuk sektor
industri hasil tembakau (IHT) menghadapi regulasi yang dinilai menghambat keberlangsungan
industri tembakau.
Mulai dari kenaikan harga jual eceran (HJE), rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
109 Tahun 2012, hingga rencana ekstensifikasi cukai.
64
