Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021

Judul Upaya Lindungi Awak Kapal Perikanan dengan Upah Minimum
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qoodax380/upaya-lindungi-awak-
kapal-perikanan-dengan-upah-minimum
Jurnalis Hiru Muhammad
Tanggal 2021-02-17 20:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia menyumbang 3,7 persen dari Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal ini terjadi pada kondisi kerja layak dan hak nelayan sebagai
pekerja yang belum terpenuhi secara khusus tentang kepastian upah minimum. Kepastian Upah
Minimum Awak Kapal Perikanan perlu mengikuti ketentuan yang ada baik yang bersifat umum
dari sisi ketenagakerjaan maupun yang bersifat khusus yang diatur secara teknis. "Tentunya
dengan tetap memperhatikan relevansi ketentuan terhadap implementasi di lapangan serta
dengan mempertimbangkan kelangsungan bekerja dan keberlanjutan usaha," tutur Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam sambutan tertulisnya.

UPAYA LINDUNGI AWAK KAPAL PERIKANAN DENGAN UPAH MINIMUM
JAKARTA -- Potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia menyumbang 3,7 persen dari
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal ini terjadi pada kondisi kerja layak dan hak
nelayan sebagai pekerja yang belum terpenuhi secara khusus tentang kepastian upah minimum.

Karena itulah profesi nelayan mengalami penurunan jumlah dari 2,7 juta orang di 2019, menjadi
2,2 juta orang di 2020. Meskipun Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan berkala
setiap tahunnya namun, kenaikan tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan
kesejahteraan nelayan, terutama pada lingkup kondisi kerja layak dan pemenuhan hak sebagai
pekerja. Profesi nelayan merupakan salah satu profesi paling berbahaya di dunia, yaitu
dangerous, difficult, dirty/berbahaya, sulit, kotor (3-D) dan berisiko tinggi terhadap eksploitasi
kerja, diantaranya kerja paksa dan perdagangan orang.

Melalui SAFE Seas Project, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia)
menyelenggarakan diskusi nasional secara virtual bertajuk Kepastian Upah Minimum Bagi Awak
Kapal Perikanan Dalam Kacamata UU Cipta Kerja, Rabu (17/02). Dalam diskusi tersebut dibahas
peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan keadilan dan perlindungan
awak kapal perikanan dengan memberikan kepastian upah minimum.

50