Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021

""Dengan berlakunya UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, kami berharap ada kepastian hukum
dan implementasi perbaikan kesejahteraan awak kapal perikanan dan nelayan buruh, yang
dimulai dari upah yang layak," kata Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
Provinsi Sulawesi Utara, serta Dewan Pengupahan Nasional sepakat bahwa diskusi ini dapat
mendorong kejelasan tentang peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menentukan dan
memastikan adanya upah minimum bagi awak kapal perikanan, dan penyelarasan dengan
kondisi kerja mereka.

Kepastian Upah Minimum Awak Kapal Perikanan perlu mengikuti ketentuan yang ada baik yang
bersifat umum dari sisi ketenagakerjaan maupun yang bersifat khusus yang diatur secara teknis.
"Tentunya dengan tetap memperhatikan relevansi ketentuan terhadap implementasi di lapangan
serta dengan mempertimbangkan kelangsungan bekerja dan keberlanjutan usaha," tutur Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam sambutan tertulisnya.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan melalui sambutannya, Instrumen kontrol yang
digunakan adalah melalui penerapan perjanjian kerja laut sebagai salah satu syarat dalam
penerbitan izin berlayar bagi setiap kapal yang akan melakukan penangkapan ikan.

Fendiawan Tiskiantoro selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Jawa
Tengah, juga mendorong penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai upaya perlindungan
awak kapal perikanan dengan mensosialisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
dan PKL di 11 pelabuhan perikanan di Jawa Tengah.

Terkait peran pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan awak kapal perikanan yang
dalam UU Cipta Kerja telah dihapuskan denda pelanggaran oleh pengusaha, Provinsi Daerah
Sulawesi Utara telah membentuk Forum Daerah Perlindungan Awak Kapal Perikanan melalui SK
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 117 Tahun 2020.

Menurut Elric Takanasanakeng selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, forum tersebut merupakan wadah
kolaborasi antara instansi terkait di sektor Ketenagakerjaan, Kelautan dan Perikanan, serta
Perhubungan untuk memastikan kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), PKL, dan
akomodasi di atas kapal melalui kegiatan inspeksi bersama.
Dosen Hukum Perburuhan Universitas Airlangga, Hadi Subhan menjelaskan bahwa filosofi dari
upah minimum adalah proteksi hak pekerja, jaringan pengaman sosial, dan produktivitas.
Mendorong upah minimum artinya mendorong perlindungan hak asasi pekerja di sektor
perikanan dengan cara adanya penetapan upah berbasis sektor perikanan. Sedangkan Albert
Bonasahat dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) menjelaskan bahwa upah minimum untuk
awak kapal perikanan juga diterapkan di negara lain seperti Thailand. Penting bagi pemerintah
Indonesia mulai memikirkan penetapan upah sektoral bagi awak kapal perikanan sebagai bagian
dari perlindungan.

51