Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Dalam UU nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jumlah pesangon yang bisa
didapatkan pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja diatur rinci hingga
jumlah uang pengganti hak, yang semuanya dibayar oleh perusahaan pemberi kerja. Serikat
buruh menghitung, jumlah pesangon yang bisa diterima maksimal mencapai 32 kali gaji.

Namun, dalam UU Ciptaker, jumlah pesangon yang harus dibayarkan perusahaan paling banyak
hanya 19 kali gaji, ditambah enam kali gaji dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Seperti
apa pengaturannya dalam UU Ciptaker? Pasal 156 UU Ciptaker menjelasakan soal pesangon
tersebut. Ayat (1) pasal itu berbunyi: " Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha
wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian
hak yang seharusnya diterima.

" Adapun dalam ayat berikutnya, ayat (2), uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai berikut: Lalu pada ayat (3) Uang
penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai
ketentuan sebagai berikut: Lalu, pada ayat (4), uang penggantian hak yang seharusnya diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: In Picture: Rusuh Demo Tolak UU Cipta Karya
di Pekanbaru Lebih lanjut, ayat (5) menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lalu pada Pasal 157, komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon
dan uang penghargaan masa kerja, terdiri atas upah pokok; dan tunjangan tetap yang diberikan
kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

Untuk tambahan dari unsur JKP sebanyak enam kali gaji, dalam pembahasan antara Pemerintah
dan DPR soal JKP, Pemerintah menyanggupi JKP menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun,
belum jelas asal muasal dana JKP itu dari mana sehingga buruh semakin khawatir dengan
kepastian tersebut.

Bila dibandingkan dengan ketentuan jumlah pesangon dan penghargaan masa kerja, ketentuan
dalam UU No 13 tahun 2003 maupun dengan UU Ciptaker memang tak jauh berbeda. Lantas
mengapa dianggap merugikan? Terdapat perubahan menonjol pada perhitungan uang
penggantian hak. Uang Penggantian Hak di UU No 13 tahun 2003 terdiri dari: cuti tahunan yang
belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya
ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; dan pengganti perumahan serta pengobatan
dan perawatan ditetapkan 15 persen (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Bila dibandingkan dengan ketentuan uang pengganti hak dalam UU Ciptaker, sebagaimana
dijelaskan dalam ayat (4) UU Ciptaker, ketentuan seperti dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tidak
diatur. Tidak ada penggantian perumahan dan pengobatan perawatan 15 persen di UU Ciptaker
berdampak pada pengurangan jumlah pesangon yang bisa diberikan.

Selain itu, UU Ciptaker juga menghapus ketentuan dalam Pasal 163 dan 164 UU 13/2003
Ketenagakerjaan yang memungkinkan pekerja korban PHK dapat tambahan jumlah pesangon
sebesar dua kali lipat. Artinya, korban PHK tak mungkin lagi dapat tambahan jumlah pesangon.
Ketentuan ini jelas berdampak signifikan pada besaran pesangon yang bisa diberikan oleh
pekerja saat kena PHK.

Pemerintah menegaskan aturan mengenai kewajiban pengusaha memberikan pesangon kepada
pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap ada di dalam UU Cipta Kerja.
Pemerintah juga memberi manfaat lain kepada korban PHK berupa jaminan kehilangan
pekerjaan.

176