Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 181
"Pengusaha diwajibkan memberikan waktu cuti dan istirahat, wajib memberikan waktu ibadah.
Demikian juga terkait cuti-cuti, baik itu melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai undang-
undang dan tidak dihapus," ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).
Sementara itu, Airlangga juga memastikan, ketentuan istirahat bagi pekerja atau buruh di UU
Cipta Kerja masih sesuai aturan lama.
"Kemudian terkait dengan waktu kerja, istirahat Minggu tetap seperti undang-undang lama,"
katanya.
Disisi lain, dia menambahkan, pekerja outsourcing juga akan mendapatkan jaminan
perlindungan upah dan kesejahteraan.
"Lalu, untuk tenaga kerja asing yang diatur adalah mereka yang membutuhkan untuk perawatan,
maintanence, maupun tenaga peneliti yang melakukan kerja sama ataupun kepada mereka yang
melakukan atau datang sebagai pembeli," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Ketanagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, UU Cipta Kerja tetap
mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.
"Ini yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja," ujarnya saat konferensi pers
virtual, Rabu (7/10/2020).
Di samping itu, juga UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi
pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT.
"Jadi, ketentuan syarat-syarat itu ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU Nomor 13
Tahun 2003 yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT," kata Ida.
Dia menambahkan, klaster ketenagakerjaan dalam rangka penguatan perlindungan,
meningkatkan peran, dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem
investasi UU Ketenagakerjaan.
"Selain itu, juga mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru dari beberapa
ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor
24 Tahun 2011, dan UU Nomor 18 Tahun 2017," ujarnya.
Upah Minimum Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencontohkan, penetapan upah
minimum tahun 2021 sementara ini akan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 78
tahun 2015 tentang Pengupahan.
Namun, dia mengatakan adanya pandemi Covid-19 turut memukul perekonomian Indonesia.
Terkait ini dia mengatakan, penetapan upah minimum tahun mendatang tidak bisa ditetapkan
seperti dalam kondisi normal.
Apalagi, sesuai dengan PP 78/2019 , tahun 2021 seharusnya dilakukan peninjauan Kebutuhan
Hidup Layak (KHL).
"Akibat dari pandemi covid-19 ini, pee kita minus, saya kira tidak memungkinkan bagi kita
menetapkan secara normal sebagaimana peraturan pemerintah maupun sebagaimana peraturan
perundangan-undangan," jelas Ida dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2020).
Dia mengatakan Dewan Pengupahan Nasional telah merekomendasikan supaya UMP tahun 2021
sama seperti tahun 2020. Menurutnya, saran ini akan menjadi masukan untuk penetapan upah
minimum tahun depan.
180
