Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 176
Judul Poin-Poin Pengaturan Pesangon di UU Ciptaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhw2ty409/poinpoin-pengaturan-
pesangon-di-uu-ciptaker
Jurnalis Andri Saubani
Tanggal 2020-10-08 22:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Jaminan kehilangan pekerjaan yang
manfaatnya berupa cash benefit , vocational training dan pelatihan kerja, ini yang tidak kita
jumpai, tidak diatur dalam UU 13/2003. Ketika seseorang mengalami PHK maka dia
membutuhkan sangu dan dia diberikan cash benefit dan yang paling penting ketika dia
mengalami PHK membutuhkan skill baru, maka diberikan byskilling , upskilling, maupun reskilling
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga kebutuhan dia ketika mengalami
PHK, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan baru
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal-hal baru ini semuanya konteksnya adalah
memberikan perlindungan kepada para pekerja dan lebih memastikan perlindungan itu dengan
skema jaminan kehilangan pekerjaan
Ringkasan
Pesangon menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan pascadisahkan ya UU Cipta Kerja
(Ciptaker) oleh DPR RI pada Senin (5/10) lalu. Banyak yang khawatir pesangon akan hilang.
Pesangon tetap ada. Namun, UU Ciptaker mengurangi jumlah maksimal pesangon.
Dalam UU nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jumlah pesangon yang bisa
didapatkan pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja diatur rinci hingga
jumlah uang pengganti hak, yang semuanya dibayar oleh perusahaan pemberi kerja. Serikat
buruh menghitung, jumlah pesangon yang bisa diterima maksimal mencapai 32 kali gaji.
POIN-POIN PENGATURAN PESANGON DI UU CIPTAKER
oleh Arif Satrio Nugroho, Novita Intan Pesangon menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan
pascadisahkan ya UU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI pada Senin (5/10) lalu. Banyak yang
khawatir pesangon akan hilang. Pesangon tetap ada. Namun, UU Ciptaker mengurangi jumlah
maksimal pesangon.
175
