Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 171
"Pada akhirnya perusahaan alih daya akan kian bervariasi dan perusahaan pengguna tidak perlu
bingung atau membuat kompetensi sendiri, misalnya untuk posisi sales motoris, perusahaan
tentu akan lebih cepat eksekusinya dengan tenaga alih daya daripada rekrut sendiri," ujar Mira
kepada Bisnis , Kamis (8/10/2020).
Iklim tenaga alih daya yang lebih kondusif pun disebut Mira bakal dipandang atraktif oleh
investor. Dalam perkembangannya, investor biasanya akan melakukan uji coba dalam jangka
waktu tertentu.
Di tengah kondisi ini, beragamnya jenis kompetensi yang dicakup dalam skema alih daya tentu
akan mempermudah penanam modal dalam mengeksekusi bisnisnya.
"Investor tentu akan melihat kemudahan usaha di suatu tempat, dia akan menguji dalam bentuk
proyek berdurasi 1 sampai 2 tahun. Membangun kompetensi pekerja ini kan tidak instan, tetapi
kalau mau instan bisa memanfaatkan pekerja di perusahaan outsourcing ," lanjutnya.
Meski demikian, Mira memberi pula catatan khusus atas revisi yang diatur dalam UU Cipta Kerja.
Dia tak memungkiri jika UU Cipta Kerja memperjelas perlindungan pekerja terkait hubungan
kerjanya dengan perusahaan mancadaya.
Namun, perlindungan ini perlu diikuti dengan regulasi turunan yang menjamin bahwa
perusahaan alih daya memenuhi standar kompetensi usaha.
"Kehadiran perusahaan alih daya ini kerap dipandang sebagai alih risiko dari perusahaan
terhadap perlindungan pekerja, ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana ke depannya pengaturan
perusahaan alih daya dijalankan agar siap menjalankan ketentuan," ujar Mira.
Mira mengatakan jumlah pekerja alih daya yang terdata dalam Forum Komunikasi Asosiasi Bisnis
Alih Daya Indonesia (Fadi) mencapai 3 juta orang yang berada di bawah naungan 3.000
perusahaan outsourcing .
Dia mengatakan jumlah pekerja alih daya berpotensi lebih tinggi karena banyak yang tak terdata
dan praktik alih daya abal-abal masih kerap ditemukan.
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azam
mengemukakan dilonggarkannya jenis bisnis yang bisa menggunakan tenaga alih daya bisa
membuka peluang terdistribusinya pekerjaan.
Artinya, aktivitas produksi nantinya tidak akan dimonopoli oleh segelintir perusahaan besar yang
melakukan rekrutmen mandiri, namun tersebar pula pada skala usaha yang lebih kecil.
"Misal begini, saya di perusahaan otomotif bisa memproduksi rak sendiri bisa saja karena sudah
punya manpower . Tapi kan menjadi tidak adil ketika ada skala usaha yang lebih kecil dan
menyediakan pekerja dengan kompetensi tersebut," papar Bob.
Dia pun mengemukakan bahwa kehadiran UU Cipta Kerja bisa membongkar stigma yang kerap
melekat pada perusahaan outsourcing , seperti upah rendah dan tak terjaminnya perlindungan
pekerja, dengan memperlebar jenis pekerjaan yang diberi izin.
Jenis pekerjaan yang bervariasi dan skala yang besar disebutnya bisa menambah pula daya
tawar pekerja alih daya.
"Kalau soal kepastian karier, bahkan di perusahaan besar pun tidak ada jaminan perlindungan.
Justru di UU Cipta Kerja diatur skema perlindungan misal kontrak habis. Begitu pun dengan
pekerja dengan PKWT," kata Bob.
170
