Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 166
tindih dan sebagainya. "Itu dulu," tegas Mahfud dalam jumpa pers di kantornya yang disiarkan
secara langsung, Kamis (8/10) malam.
Hal ini ditegaskan Mahfud sebagai respons kondisi politik dan keamanan pascapengesahan UU
Ciptaker oleh DPR dan pemerintah 5 Oktober 2020 lalu.
Mahfud melanjutkan, karena keluhan masyarakat dulu tersebut, dibuatlah UU yang sudah
dibahas lama dan mendengarkan semua fraksi yang ada di DPR. "Semua fraksi ikut bicara," kata
mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Bahkan, Mahfud melanjutkan, pemerintah sudah berkali-kali berbicara dengan semua serikat
buruh. Baik itu dalam pertemuan di kantor Kemenko Polhukkam, Kemenko Perekonomian,
maupun Kementerian Ketenagakerjaan.
"Jadi, sudah bicara sebenarnya, dan sudah mengakomodasi meskipun tidak 100 persen dari hasil
diskusi itu ditemukan jalan tengah akomodasi," ungkapnya.
Mahfud menegaskan bahwa tidak ada satu pemerintah pun di dunia ini yang menyengsarakan
rakyatnya dengan membuat UU. "Sehingga tepatnya tidak ada satu pemerintah pun di mana
pun di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang
sengaja untuk itu," kata Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menuturkan terkait isi UU Ciptaker, yang pertama adalah untuk
mempermudah perizinan bagi usaha, sehingga tidak birokratis dan tak tumpang tindih.
Menururnya, UU Ciptaker mempermudah perizinan siapa pun yang mau berusaha, baik dari
dalam maupun luar negeri.
165
