Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 164
Misalnya, memberi subsidi bagi pekerja yang di-PHK sebanyak 2/3 dari upah minimum provinsi
(UMP), selama pandemi COVID-19.
"Intinya, saya mendorong pemerintah dan organisasi buruh duduk bersama menyikapi
perbedaan sikap memandang UU Cipta Kerja," ujar Emrus kepada , Kamis (8/10).
Pengajar di Universitas Pelita Harapan (UPH) ini meyakini, banyak hal positif yang dapat
dirumuskan dengan duduk bersama.
Misalnya, Presiden Joko Widodo dapat mempertegas komitmennya merangkul buruh menjadi
enterpreneur.
Caranya, memastikan proses pengurusan izin usaha langsung selesai hanya dalam satu hari.
"Jadi, kuntungan-keuntungan bagi masyarakat yang diatur dalam UU Cipta Kerja langsung
direalisasikan. Kemudian, bisa enggak pemerintah mengeluarkan subsidi atau apa pun namanya,
bagi para buruh yang di PHK," ucapnya.
Direktur eksekutif EmrusCorner ini meyakini kebijakan subsidi sangat memungkinkan terwujud.
Buktinya, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan subsidi bagi pekerja yang bergaji di
bawah Rp 5 juta.
"Misalnya, buruh yang di-PHK diberikan upah 2/3 dari UMR selama Covid. Begitu tidak ada lagi
Covid, maka sebulan berikutnya program subsidi dihentikan," ucapnya.
Menurut Emrus, contoh yang disebut merupakan terobosan-terobosan baru yang dapat dicapai,
saat pemerintah dan buruh duduk bersama.
"Kalau tetap berseberangan, terjadi unjukrasa, maka bisa terjadi klaster baru Covid-19, yaitu
klaster demo. Jadi, utamakan dialog, komunikasi dan kompromis," katanya.
Emrus optimistis, meskipun UU Cipta Kerja telah ditetapkan, masih ada celah kompromi,
sehingga menjadi solusi dari perbedaan pandangan terkait Undang-Undang Ciptaker. (gir/jpnn)
163
