Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 167
Judul Tenang! Upah Minimum Kabupaten/Kota Tidak Dihapus
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/190554/34/tenang-upah-minimum-
kabupatenkota-tidak-dihapus-1602173455
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2020-10-08 23:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib
ditetapkan oleh Gubernur. Sementara, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap ada
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi usaha mikro dan kecil, berlaku upah
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) JKP adalah skema baru terkait jaminan sosial
ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya seperti
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan
pensiun (JP)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jumlah maksimal pesangon pun menjadi 25
kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pelaku usaha, dan 6 kali
(cash benefit) diberikan melalui program JKP yang dikelola pemerintah melalui BPJS
Ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan soal upah minimum dan pesangon dalam
UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan simpang siur di masyarakat. Dia mengatakan,
upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja atau buruh dengan
mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.
TENANG! UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TIDAK DIHAPUS
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan soal upah minimum dan
pesangon dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan simpang siur di masyarakat.
Dia mengatakan, upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja
atau buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.
166
