Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 162
"Mereka hanya pekerja yang berijazah SMP SMK ke bawah, yang tidak bisa bekerja di industri
padat modal, tapi padat karya," kata Mahfud MD.
Karena itulah MAhfud MD menegaskan, omnibus law UU Cipta Kerja ini bukan hanya untuk
mengatur buruh yang sekarang demonstrasi tapi untuk mereka yang belum mendapatkan
pekerjaan atau belum bisa menjadi buruh.
"Ini untuk angkatan kerja yang makin banyak dan bertambah jumlahnya. Sedangkan hak-hak
buruh yang ada sendiri berdasarkan UU lama, secara umum sama sekali tidak diganggu (di
omnibus law UU Cipta Kerja)," katanya.
Ketiga , omnibus law UU Cipta Kerja bertujuan untuh memberantas korupsi di birokrasi. Ia
menyebut sebelumnya untuk pengurusan perizinan prosesnya bertele-tele. "Sekarang
disederhanakan agar tidak ada pungli dan korupsi," katanya.
Keempat, Mahfud menyebut sekarang ini masyarakat ramai karena banyak hoaks yang beredar.
"Seperti tidak ada pesangon, tidak ada cuti, tidak ada cuti haid, dan mempermudah Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) itu tidak benar. Justru sekarang PHK harus dibayar kalau belum diputus
di pengadilan. Oleh sebab itu ada jaminan kehilangan pekerjaan di omnibus law UU Cipta
Kerja," katanya.
Isu hoaks lainnya yang disebut Mahfud beredar di masyarakat adalah yang menyebutkan bahwa
pendidikan dikomersialkan. Yang benar adalah sebanyak empat UU di bidang pendidikan sudah
dicabut saat pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
"Ini karena pemerintah dan DPR menerima aspirasi. Dunia pendidikan hanya diatur di pasal 65
pendidikan adalah lembaga nirlaba bukan lembaga komersial," katanya.
161
