Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul Mahfud MD bantah hoaks hilangnya pesangon, cuti haid hingga
komersialisasi pendidikan
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/mahfud-md-bantah-hoaks-
hilangnya-pesangon-cuti-haid-hingga-komersialisasi-pendidikan
Jurnalis Syamsul Ashar
Tanggal 2020-10-08 23:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Moh Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan) Berkali-
kali baik di kantor Menteri Pohukam, di kantor Menteri Perekonomian dan Menteri
Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah mengakomodasi aspirasi buruh meskipun tidak 100%

positive - Moh Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan) Ini untuk
mempermudah perizinan siapapun di dalam maupun luar negeri
negative - Moh Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan) Mereka
hanya pekerja yang berijazah SMP SMK ke bawah, yang tidak bisa bekerja di industri padat
modal, tapi padat karya

negative - Moh Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan) Ini untuk
angkatan kerja yang makin banyak dan bertambah jumlahnya. Sedangkan hak-hak buruh yang
ada sendiri berdasarkan UU lama, secara umum sama sekali tidak diganggu (di omnibus law UU
Cipta Kerja)

negative - Moh Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan) Sekarang
disederhanakan agar tidak ada pungli dan korupsi

negative - Moh Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan) Seperti
tidak ada pesangon, tidak ada cuti, tidak ada cuti haid, dan mempermudah Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) itu tidak benar. Justru sekarang PHK harus dibayar kalau belum diputus di
pengadilan. Oleh sebab itu ada jaminan kehilangan pekerjaan di omnibus law UU Cipta Kerja

negative - Moh Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan) Ini karena
pemerintah dan DPR menerima aspirasi. Dunia pendidikan hanya diatur di pasal 65 pendidikan
adalah lembaga nirlaba bukan lembaga komersial

159