Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 161
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh Mahfud MD
menyatakan pemerintah akan menindak tegas peserta aksi massa menolak omnibus law
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang bersifat anarkis.
Mahfud MD menyampaikan pernyataan sikap pada Kamis (8/10) di kantornya, menanggapi aksi
masa penolakan omnibus law UU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh dirinya, Menteri Dalam
Negeri Mohammad Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI
Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian RI Idham Azis. Pernyataan Mahfud MD ini mewakili
pemerintah menyikapi kondisi politik dan keamanan Indonesia, pasca pengesahan omnibus law
UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada 5 Oktober lalu.
MAHFUD MD BANTAH HOAKS HILANGNYA PESANGON, CUTI HAID HINGGA
KOMERSIALISASI PENDIDIKAN
JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh
Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menindak tegas peserta aksi massa menolak omnibus
law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang bersifat anarkis.
Mahfud MD menyampaikan pernyataan sikap pada Kamis (8/10) di kantornya, menanggapi aksi
masa penolakan omnibus law UU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh dirinya, Menteri Dalam
Negeri Mohammad Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI
Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian RI Idham Azis. Pernyataan Mahfud MD ini mewakili
pemerintah menyikapi kondisi politik dan keamanan Indonesia, pasca pengesahan omnibus law
UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada 5 Oktober lalu.
Menurut Mahfud MD, omnibus law UU Cipta Kerja dibuat untuk merespon keluhan masyarakat
bahwa pemerintah lamban dalam menangani perizinan berusaha, peraturan tumpang tindih dll.
Karena itu dibuatlah omnibus law UU Cipta Kerja yang sudah dibahas lama bersama DPR. Selain
itu, aspirasi semua pihak sudah didengar dan semua fraksi di DPR ikut bicara menanggapi dan
membahas omnibus law UU Cipta Kerja .
Mahfud MD juga memastikan, pemerintah juga sudah bicara dengan serikat buruh mengenai
substansi omnibus law UU Cipta Kerja ini.
"Berkali-kali baik di kantor Menteri Pohukam, di kantor Menteri Perekonomian dan Menteri
Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah mengakomodasi aspirasi buruh meskipun tidak 100%," kata
Mahfud.
Mahfud MD menegaskan, tidak ada satu pemerintahan manapun di dunia ini yang mau
menyengsarakan rakyatnya dengan sengaja membuat Undang-Undang yang merugikan.
Ia menegaskan isi omnibus law UU Cipta Kerja ini adalah pertama untuk mempermudah
perizinan berusaha sehingga tidak birokratis dan tidak tumpang tindih. "Ini untuk mempermudah
perizinan siapapun di dalam maupun luar negeri," katanya.
Kedua, omnibus law U U Cipta Kerja bertujuan menyediakan peluang untuk menampung tenaga
kerja yang jumlahnya terus bertambah tiap tahun. Sebab saat ini junmlah angkatan kerja di
Indonesia meningkat sebanyak 3,5 juta orang per tahun.
Dari jumlah angkatan kerja ini persentase yang berpendidikan di bawah SMP mencapai 82%.
Hal ini membuat mereka tidak adaptif dan belum siap untuk bekerja di bawah teknologi
informasi.
160
