Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 168
"Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib ditetapkan oleh Gubernur. Sementara, Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) tetap ada," ujar Ida di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah yang ditetapkan, dilarang
mengurangi atau menurunkan upah pekerja. "Bagi usaha mikro dan kecil, berlaku upah
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.
Selain itu, Ida mengatakan bahwa pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi
hak dan dapat diterima oleh pekerja. Hal ini disediakan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) yang diatur dalam RUU Ciptaker.
"JKP adalah skema baru terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat
dari berbagai jaminan sosial lainnya seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian
(JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP)," tandasnya.
Dia melanjutkan, JKP tidak menambah beban bagi pekerja. Program JKP juga memberikan
manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
"Jumlah maksimal pesangon pun menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh
pemberi kerja atau pelaku usaha, dan 6 kali (cash benefit) diberikan melalui program JKP yang
dikelola pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan," jelas Ida. (nng).
167
