Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 179
Judul Menyimak Janji Manis UU Cipta Kerja untuk Buruh: Dari Soal Hak Cuti
Haid Sampai Upah Minimum
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/08/menyimak-janji-
manis-uu-cipta-kerja-untuk-buruh-dari-soal-hak-cuti-haid-sampai-upah-
minimum
Jurnalis Choirul Arifin
Tanggal 2020-10-08 22:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pengusaha diwajibkan
memberikan waktu cuti dan istirahat, wajib memberikan waktu ibadah. Demikian juga terkait
cuti-cuti, baik itu melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai undang-undang dan tidak dihapus
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kemudian terkait
dengan waktu kerja, istirahat Minggu tetap seperti undang-undang lama
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Lalu, untuk tenaga
kerja asing yang diatur adalah mereka yang membutuhkan untuk perawatan, maintanence,
maupun tenaga peneliti yang melakukan kerja sama ataupun kepada mereka yang melakukan
atau datang sebagai pembeli
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Ini yang menjadi dasar dalam penyusunan
perjanjian kerja
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Jadi, ketentuan syarat-syarat itu ada tambahan
baru yang tidak dikenal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang itu adalah justru memberikan
perlindungan kepada pekerja PKWT
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Selain itu, juga mengubah, menghapus, dan
menetapkan pengaturan baru dari beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun
2003, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, dan UU Nomor 18 Tahun 2017
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Akibat dari pandemi covid-19 ini, pee kita
minus, saya kira tidak memungkinkan bagi kita menetapkan secara normal sebagaimana
peraturan pemerintah maupun sebagaimana peraturan perundangan-undangan
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78
atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu
membayar upah minimum provinsi
178
