Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 241
"Ya betul kami setuju [dengan rekomendasi Dewan Pengupahan]," ujar Wakil Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani kepada Kontan, Kamis (8/10).Menurut
Shinta, hal tersebut mempertimbangkan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan dari sisi
arus kas akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, pengusaha pun mengalami kesulitan untuk bisa
mempertahankan usahanya.
"Malah ada banyak sektor yang sudah merumahkan karyawannya. Sementara pemulihan
ekonomi butuh waktu dan kondisi pengetatan PSBB tentunya tidak membantu," lanjut
Shinta.Shinta tak menampik bila nantinya formula penghitungan UMP tahun 2021 mengikuti
Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, maka pengusaha akan
kesulitan untuk membayar upah tersebut.
Hal senada pun disampaikan oleh Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
Anggawira. Dia berharap ada solusi terbaik berkaitan dengan penentuan UMP 2021.
Menurutnya, bila penetapan UMP 2021 sesuai dengan perhitungan yang ada yakni berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi, mungkin terjadi penurunan lantaran pertumbuhan ekonomi
yang negatif dan deflasi yang mungkin terjadi akibat Covid-19.
"Saya melihat pemerintah dan dewan pengupahan sudah punya hitung-hitungan yang memang
bisa secara logis dan secara realita ini dimalumkan," ujar Anggawira.Dia pun berharap serikat
pekerja bisa memahami situasi saat ini melihat pengusaha pun turut kesulitan bahkan mengalami
perlambatan dan pelumpuhan di beberapa sektor usaha. Dia berharap dalam penetapan UMP
tidak muncul polemik tetapi ada kesepahaman di antara tripartit.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun mengatakan penetapan Upah Minimum
tahun 2021 sementara ini akan tetap mengacu pada PP 78/2015.
Meski begitu, melihat adanya pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi mengalami
penurunan, dia berpendapat bahwa penetapan UMP tidak mungkin ditetapkan secara normal
sebagaimana peraturan pemerintah."Kami mendapatkan saran dari dewan pengupahan
nasional, yang saran ini akan menjadi acuan bagi kami, bagi menteri untuk menetapkan upah
minimum tahun 2021. Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini
pasti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum
provinsi," kata Ida.
Meski begitu, Ida pun memastikan pihaknya akan terus memberikan perkembangan terbaru
mengenai UMP 2021 sambil tetap mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional.
Tampilkan Semua .bg-color-linkedin { background-color: #0072b1; } INDEKS BERITA
Reporter: Lidya Yuniartha Editor: Noverius Laoli.
240
