Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Berdasarkan informasi yang didapatkan Menaker, DPR hendak mengurangi intensitas rapat
dengan alasan banyak anggota yang terpapar Covid-19.
"DPR memutuskan untuk mempercepat (pengesahan) yang rencananya tanggal 6 atau tanggal
8 (Oktober). Kemudian diajukan menjadi tanggal 5 dengan alasan karena untuk mengurangi
jam-jam rapat sehingga bisa menekan penyebaran Covid-19," ujarnya dalam Sosialisasi UU Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang ditayangkan secara virtual, dilansir dari Kompas.com ,
Kamis (8/10).

"Mungkin banyak yang mengatakan begitu kenapa kok tiba-tiba tanggal 5? Itu yang saya dengar
memang alasan penjelasan dari Wakil Ketua (DPR) karena banyak teman-teman DPR yang
terpapar Covid-19," sambungnya.

Ida mengatakan, Omnibus Law UU Cipta Kerja telah melalui proses rapat koordinasi yang tidak
singkat. Sebelum jadi UU, Omnibus Law Cipta Kerja sudah dibahas selama 64 kali. Terdiri dari 2
kali rapat kerja, 56 rapat Panja DPR dan 6 kali rapat tim peumus tim sinkronisasi.
"Kemudian pada akhirnya, DPR memutuskan mengesahkan dalam rapat paripurna tanggal 5
Oktober," ujarnya.

Pada 5 Oktober lalu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda disahkannya
Omnibus Law UU Cipta Kerja, setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Rapat
Paripurna DPR tersebut diwarnai aksi walk out Fraksi dari Partai Demokrat lantaran merasa tidak
diberi kesempatan untuk melontarkan pendapat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di Rapat
Paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3
Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

(RZD).

236