Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 234
KADIN DAN HIPMI SEPAKAT DENGAN REKOMENDASI DEWAN PENGUPAHAN, UMP
2021 SAMA DENGAN TAHUN 2020
TRIBUNJABAR.ID - Rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional yang mengusulkan agar upah
minimum provinsi (UMP) 2021 sama seperti 2020, disepakati pengusaha.
"Ya betul kami setuju (dengan rekomendasi Dewan Pengupahan)," ujar Wakil Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani kepada Kontan , Kamis (8/10/2020).
Menaker Ida Fauziyah Tegaskan Upah Minimum Tidak Dihapus Tapi Diatur dalam Peraturan
Pemerintah KABAR BAIK SEKALI! Jutaan Guru Honorer dan Guru Agama Juga Bakal Dapat
Bantuan Subsidi Upah Banyak Dipermasalahkan, Ini Aturan Upah Minimum Pekerja di UU Cipta
Kerja Pengusaha setuju karena mempertimbangkan kondisi perusahaan yang mengalami
kesulitan dari sisi arus kas akibat pandemi Covid-19 .
Akibatnya, pengusaha pun mengalami kesulitan untuk bisa mempertahankan usahanya.
"Malah ada banyak sektor yang sudah merumahkan karyawannya. Sementara pemulihan
ekonomi butuh waktu dan kondisi pengetatan PSBB tentunya tidak membantu," lanjut Shinta.
Shinta tak menampik bila nantinya formula penghitungan UMP tahun 2021 mengikuti Peraturan
Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, pengusaha akan kesulitan untuk
membayar upah tersebut.
Hal senada pun disampaikan oleh Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
Anggawira.
Dia berharap ada solusi terbaik berkaitan dengan penentuan UMP 2021.
Menurutnya, bila penetapan UMP 2021 sesuai dengan perhitungan yang ada yakni berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi, mungkin terjadi penurunan lantaran pertumbuhan ekonomi
yang negatif dan deflasi yang mungkin terjadi akibat Covid-19 .
"Saya melihat pemerintah dan dewan pengupahan sudah punya hitung-hitungan yang memang
bisa secara logis dan secara realita ini dimalumkan," ujar Anggawira.
Dia pun berharap serikat pekerja bisa memahami situasi saat ini melihat pengusaha pun turut
kesulitan bahkan mengalami perlambatan dan pelumpuhan di beberapa sektor usaha.
Dia berharap dalam penetapan UMP tidak muncul polemik tetapi ada kesepahaman di antara
tripartit.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun mengatakan penetapan upah minimum
tahun 2021 sementara ini akan tetap mengacu pada PP 78/2015.
Meski begitu, melihat adanya pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi mengalami
penurunan, dia berpendapat bahwa penetapan UMP tidak mungkin ditetapkan secara normal
sebagaimana peraturan pemerintah.
"Kami mendapatkan saran dari dewan pengupahan nasional, yang saran ini akan menjadi acuan
bagi kami, bagi menteri untuk menetapkan upah minimum tahun 2021. Karena kalau kita
paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali perusahaan-
perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi ," kata Ida.
Meski begitu, Ida pun memastikan pihaknya akan terus memberikan perkembangan terbaru
mengenai UMP 2021 sambil tetap mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional
233
