Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 231

Judul               Kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah soal Upah Dibayar Per Jam di
                                    UU Cipta Kerja
                Nama Media          jabar.tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://jabar.tribunnews.com/2020/10/08/kata-menteri-tenaga-kerja-
                                    ida-fauziyah-soal-upah-dibayar-per-jam-di-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            Giri
                Tanggal             2020-10-08 19:57:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Upah minimum, UMP, UMK tetap ada



              Ringkasan
              Banyak  informasi  yang  beredar  setelah  Sidang  Paripurna  DPR  Senin  (5/10/2020)  resmi
              mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-
              undang. Di  media sosial  , banyak beredar informasi UU Cipta Kerja merugikan buruh/pekerja
              karena upah buruh akan dihitung per jam.

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, dalam konferensi pers Rabu (7/10/2020) menjelaskan,
              tidak  ada  penghapusan  upah  minimum  seperti  yang  viral  di    media  sosial.    Menteri
              Ketenagakerjaan  Ida  Fauziah  juga  memastikan  Omnibus  Law    UU  Cipta  Kerja    tidak  akan
              menyebabkan upah minimum turun.



              KATA MENTERI TENAGA KERJA IDA FAUZIYAH SOAL UPAH DIBAYAR PER JAM DI
              UU CIPTA KERJA

              Banyak  informasi  yang  beredar  setelah  Sidang  Paripurna  DPR  Senin  (5/10/2020)  resmi
              mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-
              undang.

              Di  media sosial  , banyak beredar informasi UU Cipta Kerja merugikan buruh/pekerja karena
              upah buruh akan dihitung per jam.
              Benarkah upah buruh akan dihitung per jam?

              Omnibus  Law  Cipta  Kerja  disahkan  DPR  setelah  sembilan  fraksi  di  DPR  menyatakan
              persetujuannya. Hanya dua fraksi di DPR yang menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja,
              yakni dari Partai Demokrat dan PKS.
                                                           230
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236