Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 229
Judul 64 Kali Rapat, Menaker: UU Cipta Kerja Libatkan Serikat Pekerja dan
Transparan
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/10/08/320/2290653/64-kali-
rapat-menaker-uu-cipta-kerja-libatkan-serikat-pekerja-dan-transparan
Jurnalis Michelle Natalia,
Tanggal 2020-10-08 20:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Pembahasan RUU Ciptaker dilakukan sebanyak 64 kali, terdiri
dari 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat tim perumus dan tim sinkronisasi
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Proses penyusunan RUU Ciptaker telah melibatkan partisipasi
publik baik dari unsur pekerja atau buruh yang diwakili Serikat Pekerja, pengusaha, kementerian
atau lembaga, praktisi, akademisi, serta lembaga lainnya seperti International Labour
Organization (ILO)
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Proses pembahasan RUU Ciptaker antara pemerintah dan DPR
berjalan secara transparan dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hingga
akhirnya RUU Ciptaker disahkan menjadi UU pada tanggal 5 Oktober kemarin
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim proses penyusunan omnibus law
dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) sudah melibatkan publik dan dilakukan secara
transparan. Dia mengatakan, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dilakukan oleh
panja secara intensif dengan tetap menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat dimulai
dari 20 April 2020. Sementara itu, RUU Ciptaker merupakan RUU yang disusun secara Omnibus
Law yang terdiri dari 5 bab dan 174 pasal, serta berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 UU
terkait.
64 KALI RAPAT, MENAKER: UU CIPTA KERJA LIBATKAN SERIKAT PEKERJA DAN
TRANSPARAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim proses penyusunan omnibus law
dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) sudah melibatkan publik dan dilakukan secara
transparan.
228
