Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 233

Judul               Kadin dan Hipmi Sepakat dengan Rekomendasi Dewan Pengupahan,
                                    UMP 2021 Sama dengan Tahun 2020
                Nama Media          jabar.tribunnews.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://jabar.tribunnews.com/2020/10/08/kadin-dan-hipmi-sepakat-
                                    dengan-rekomendasi-dewan-pengupahan-ump-2021-sama-dengan-
                                    tahun-2020
                Jurnalis            Agung Yulianto Wibowo
                Tanggal             2020-10-08 19:48:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              neutral - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri) Ya betul kami setuju
              (dengan rekomendasi Dewan Pengupahan)

              neutral - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)) Malah ada
              banyak sektor yang sudah merumahkan karyawannya. Sementara pemulihan ekonomi butuh
              waktu dan kondisi pengetatan PSBB tentunya tidak membantu

              neutral - Anggawira (Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)) Saya melihat
              pemerintah dan dewan pengupahan sudah punya hitung-hitungan yang memang bisa secara
              logis dan secara realita ini dimalumkan
              neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Kami mendapatkan saran dari dewan pengupahan nasional,
              yang saran ini akan menjadi acuan bagi kami, bagi menteri untuk menetapkan upah minimum
              tahun 2021. Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan
              banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi



              Ringkasan

              Rekomendasi  Dewan Pengupahan Nasional  yang mengusulkan agar  upah minimum provinsi
              (UMP) 2021 sama seperti 2020, disepakati pengusaha.

              "Ya  betul  kami  setuju  (dengan  rekomendasi  Dewan  Pengupahan),"  ujar  Wakil  Ketua  Umum
              Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani kepada  Kontan  , Kamis (8/10/2020).









                                                           232
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238