Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Pemerintah." Selanjutnya, pemerintah juga mengubah bunyi pasal 45 dalam UU Nomor 13
Tahun 2003. Pada regulasi sebelumnya, pemerintah mengatur semua tenaga kerja asing yang
dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian wajib memiliki pendamping warga negara
Indonesia. Namun di udnang-undang yang baru, aturan ini dikecualikan bagi tenaga kerja asing
yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

Meski demikian, pemerintah menambahkan aturan yang menyertai pasal itu, yakni pemberi kerja
wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.
Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.

Pasal lain yang diubah adalah Pasal 47. Pasal ini mengatur pembayaran kompensasi atas tenaga
kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia. Pada ayat 1, pasal tersebut berbunyi pemberi kerja
wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.

Kemudian ayat 2 berbunyi kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional,
lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Kedua ayat itu tidak dihilangkan. Namun, pemerintah mengganti bunyi ayat 3 dari semula
"ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri," menjadi "ketentuan mengenai besaran dan
penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah pun menghapus ayat 4 yang berisi ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan
penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai gantinya, pemerintah hanya
menyertakan klausul yang menyebut bahwa besaran dan penggunaan kompensasi seperti yang
diatur dalam ayat 1 ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masih dalam Pasal 81 Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah menghapus tiga pasal dalam UU
Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tenaga kerja asing. Pasal yang dihapus di antaranya Pasal
43, Pasal 44, dan Pasal 46.

Pasal 43 mengatur tentang detail kewajiban pemberi kerja memiliki rencana penggunaan tenaga
kerja asing yang disahkan oleh menteri yang ditunjuk. Sedangkan Pasal 44 mengatur ketentuan
mengenai jabatan dan standar kompetensi pekerja asing. Adapun Pasal 46 mengatur soal
larangan tenaga kerja asing menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-
jabatan tertentu.

Bercermin dari perubahan aturan tersebut, ekonom Institute for Development of Economics and
Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai tenaga kerja asing terlampau memperoleh
prioritas berlebihan dari pemerintah. Bhima menyoroti pengecualian bagi pekerja asing di
perusahaan rintisan yang memperoleh pengecualian dokumen.

Bhima mengatakan ketentuan ini mengancam potensi pekerja lokal. "Ini startup tempat talenta
lokal menaruh harapan, tapi keran tenaga kerja asingnya dibuka lebar sekali. Artinya UU Cipta
Kerja sedang mematikan kesempatan talenta lokal untuk berkarya di startup," ucapnya.

Longgarnya izin tenaga kerja asing juga disebut bakal berefek pada repatriasi dana ke luar
negeri. Musababnya, kata Bhima, gaji yang diterima tenaga kerja asing tiap bulan akan membuat
devisa ke luar negeri mengalir deras. Kondisi ini ditengarai bakal merugikan stabilitas nilai tukar
dalam jangka panjang.

Di samping itu, Bhima memandang UU Cipta Kerja sengaja menghilangkan kewajiban
pemenuhan standar kompetensi tenaga kerja asing. "Artinya tenaga kerja yang unskilled pun
224