Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 223
Judul Omnibus Law, Karpet Merah Tenaga Kerja Asing dari Pasal-pasal yang
Rontok
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://fokus.tempo.co/read/1394222/omnibus-law-karpet-merah-
tenaga-kerja-asing-dari-pasal-pasal-yang-rontok
Jurnalis Francisca Christy Rosana
Tanggal 2020-10-08 20:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jelas ini akan mempermudah TKA (tenaga kerja asing)
masuk. Apalagi praktiknya, saat ini saja TKA unskill (tidak memiliki kemampuan) sudah banyak
yang masuk
negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI) RUU ini hanya akan menyebabkan karyawan
kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan
semakin besar
negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
positive - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI) ucapnya. Bhima pun menyebut satu-satunya jalan
yang bisa dilakukan saat ini ialah mengajak elemen masyarakat dan pekerja yang merasa
dirugikan untuk bergerak. Caranya, masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menampik Undang-
undang Cipta Kerja memberi karpet merah bagi tenaga kerja asing. Ia berdalih, regulasi itu
mengatur tenaga kerja yang bekerja di Indonesia mesti memiliki kompetensi dan memenuhi
pelbagai dokumen persyaratan
Ringkasan
Suara serak orasi buruh silih berganti. Semangat mereka tetap berapi-api, menuntut
pembatalan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law . Ini hari ketiga para buruh dan
pekerja mogok turun ke jalan, setelah beleid itu disahkan DPR pada 5 Oktober 2020.
Berpusat di kawasan-kawasan industri, buruh menyerukan pasal-pasal yang hanya
menguntungkan investor dalam undang-undang sapu jagat. Aturan ini dinilai mengancam
kesejahteran hak-hak pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam tuntutannya
setidaknya menyoroti 12 klausul. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah longgarnya izin
tenaga kerja asing masuk Indonesia.
222
