Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul KSPI: DPR Berkhianat kepada Buruh Tidak Patuhi Kesepakatan
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/08/kspi-dpr-
berkhianat-kepada-buruh-tidak-patuhi-kesepakatan
Jurnalis Dennis Destryawan
Tanggal 2020-10-08 20:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Iswan Abdullah (Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang pertama
Undang-undang ini (Omnibuslaw Cipta Kerja dari awal tidak pernah melibatkan serikat buruh

neutral - Iswan Abdullah (Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) UU ini murni
dibikin dan dibuat atau di-drafting oleh sekelompok elite pengusaha di Indonesia

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Masukan kami ditolak pemerintah dan ditolak dari APINDO
(Asosiasi Pengusaha Indonesia)

negative - Iswan Abdullah (Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang intinya
adalah serikat buruh meminta kalau Omnibuslaw dibahas maka kami minta dicabut klaster
ketenagakerjaan. Kemudian kalau dibahas kami minta tidak boleh mereduksi atau mengurangi
nilai-nilai, muatan-muatan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 7 fraksi
saat itu menerima

neutral - Iswan Abdullah (Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Semisal
bagaimana kita harus merespon perubahan industri terutama sangat erat dengan digitalisasi,
peningkatan kompetensi, produktivitas termasuk pengawasan boleh diatur. Tidak mengganggu
UU 13 tahun 2003, itu kesepahamannya

negative - Iswan Abdullah (Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Ternyata
kesepahaman dikhianati oleh DPR RI dengan berbagai alasan. DPR RI berkhianat, diduga kuat
mereka tidak memiliki nurani, hati bahkan tidak mengerti untuk apa negara kita dimerdekakan

Ringkasan

Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iswan Abdullah mengatakan sempat
memiliki kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Undang-undang (UU)
Omnibuslaw Cipta Kerja. Menurut Iswan serikat buruh tidak pernah dilibatkan dalam
pembahasan. Maka UU Omnibuslaw Cipta Kerja murni atas aspirasi dari kalangan pengusaha
saja.

218